Istana: Panitia Seleksi Hakim MK Akan Libatkan PPATK dan KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara presiden, Johan Budi bersama Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar terkait kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. TEMPO/Subekti

    Juru bicara presiden, Johan Budi bersama Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar terkait kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COBogor - Pemerintah tengah menyiapkan panitia seleksi pergantian hakim konstitusi dari unsur pemerintah. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan kendati Presiden Joko Widodo bisa memilih langsung, demi integritas dan transparansi, proses seleksi akan dilakukan terbuka. "Panitia seleksi ini juga akan melibatkan informasi dari PPATK dan KPK," ucap Johan di Istana Bogor, Selasa, 31 Januari 2017.

    Menurut Johan, pemerintah berharap, dengan proses seleksi yang terbuka bisa mendapatkan hakim konstitusi yang mumpuni dan berintegritas. "Nanti masyarakat bisa memberikan masukan kepada panitia seleksi," katanya.

    Baca: Patrialis Mundur dari Hakim MK, Pemerintah Bentuk Tim Seleksi

    Hingga kini Presiden Jokowi belum menerima surat pemberitahuan resmi ihwal status hakim konstitusi Patrialis Akbar. Proses seleksi baru akan dimulai bila Mahkamah Konstitusi memberikan sinyal yang jelas, yaitu surat pemberitahuan.

    Adapun pemerintah rupanya mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut situs Dpr.go.id, usul itu diajukan pada 26 Januari 2016 dan masuk program legislasi nasional prioritas tahunan.

    Baca: Bertulisan Tangan, Patrialis Ajukan Surat Pengunduran Diri  

    Menanggapi hal itu, Johan Budi belum mengetahui perkembangan terakhir dari proses revisi. Meski demikian, ia menilai langkah revisi bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki proses seleksi hakim konstitusi.

    Sebelumnya, hakim konstitusi Patrialis Akbar terjerat kasus dugaan penyuapan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, Patrialis diduga menerima suap terkait dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    ADITYA BUDIMAN

    Baca juga:
    Soal Cuitan Babu, Ini Klarifikasi Fahri Hamzah
    Firza Husein Ditangkap di Rumah Orang Tuanya

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.