Wiranto Minta Calon Hindari Isu SARA pada Pilkada 2017

Reporter

Editor

Budi Riza

Ketua Bawaslu Muhammad, bersama Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua DKPPP Jimly Asshidiqia, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mengacungkan jempol usai peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, 29 Agustus 2016. Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawan Pemilu untuk 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2017 yang dibagi menjadi tiga katagori yakni rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta calon kepala daerah untuk menghindari isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pemilihan kepala daerah pada 2017.

Wiranto juga meminta pesta demokrasi serentak ini terhindar dari politisasi birokrasi, politik uang, dan intimidasi ruang media dan publik.

"Pelanggaran pemilu harus ditindak tegas. Sosialisasikan pilkada yang luas sehingga partisipasi bisa mencapai angka yang ideal," kata Wiranto di saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi menjelang Pilkada Serentak 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.

Wiranto pun mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu bukan sekadar menilai daerah yang memiliki kerawanan. "Bukan menuduh ini tidak siap. Itu dari lingkungan yang dibaca Bawaslu," ujar Wiranto. Dia pun mengapresiasi indeks kerawanan yang menurun.

Kemarin, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu dalam Pilkada Serentak 2017. Beberapa aspek disorot dalam indeks kerawanan seperti aspek data pemilih, ketersediaan logistik, keterlibatan penyelenggara negara, serta politik uang dan prosedur.

Wiranto mengapresiasi Bawaslu atas Indeks Kerawanan Pemilu. Sebab, pemerintah mendapatkan standar tertentu untuk mengambil kebijakan terkait mengantisipasi kerawanan pilkada yang bakal digelar di 101 daerah. "Kami dapat menentukan langkah-langkah ke depannya," kata Wiranto.

Adanya indeks tersebut, kata Wiranto menambahkan, adalah tanda penyelenggara pemilu serius mewujudkan pemilu yang aman. Jelang dua minggu sebelum pemungutan suara, Wiranto berharap tidak ada pelanggaran yang terjadi. "Kita lakukan yang positif, dan tidak menodai pilkada ini," ujar Wiranto.

ARKHELAUS W






Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.


Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

16 September 2017

Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan yang terjadi di masa lalu dan sekarang


PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

14 September 2017

PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

Elprisdat menuturkan keinginan warganet di media sosial agar
film G 30 S PKI diputar lagi tidak masalah.


Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

8 September 2017

Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

Wiranto ogah berkomentar soal penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang terjadi 13 tahun lalu.


Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

4 September 2017

Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.


Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

29 Agustus 2017

Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

Wiranto menyebut ada kelemahan regulasi yang berujung pada pengulangan kasus penipuan First Travel.


Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

25 Agustus 2017

Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

Kerja sama Indonesia dan Cina terus meningkat sejak
ditandatanganinya Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.


Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

25 Agustus 2017

Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

Wiranto menyoroti kelebihan Indonesia yang memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim.


Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

25 Agustus 2017

Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara lain.


Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

25 Agustus 2017

Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim.