TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta calon kepala daerah untuk menghindari isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pemilihan kepala daerah pada 2017.
Wiranto juga meminta pesta demokrasi serentak ini terhindar dari politisasi birokrasi, politik uang, dan intimidasi ruang media dan publik.
"Pelanggaran pemilu harus ditindak tegas. Sosialisasikan pilkada yang luas sehingga partisipasi bisa mencapai angka yang ideal," kata Wiranto di saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi menjelang Pilkada Serentak 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.
Wiranto pun mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu bukan sekadar menilai daerah yang memiliki kerawanan. "Bukan menuduh ini tidak siap. Itu dari lingkungan yang dibaca Bawaslu," ujar Wiranto. Dia pun mengapresiasi indeks kerawanan yang menurun.
Kemarin, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu dalam Pilkada Serentak 2017. Beberapa aspek disorot dalam indeks kerawanan seperti aspek data pemilih, ketersediaan logistik, keterlibatan penyelenggara negara, serta politik uang dan prosedur.
Wiranto mengapresiasi Bawaslu atas Indeks Kerawanan Pemilu. Sebab, pemerintah mendapatkan standar tertentu untuk mengambil kebijakan terkait mengantisipasi kerawanan pilkada yang bakal digelar di 101 daerah. "Kami dapat menentukan langkah-langkah ke depannya," kata Wiranto.
Adanya indeks tersebut, kata Wiranto menambahkan, adalah tanda penyelenggara pemilu serius mewujudkan pemilu yang aman. Jelang dua minggu sebelum pemungutan suara, Wiranto berharap tidak ada pelanggaran yang terjadi. "Kita lakukan yang positif, dan tidak menodai pilkada ini," ujar Wiranto.
ARKHELAUS W
