Soal Cuitan Babu, Ini Klarifikasi Fahri Hamzah  

Reporter

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengklarifikasi ucapannya di akun Twitter soal anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela. Ia menegaskan tidak bermaksud merendahkan para tenaga kerja Indonesia (TKI) pekerja rumah tangga di luar negeri.

Kicauan Fahri yang dianggap menyinggung TKI tayang pada Selasa pekan lalu, 24 Januari 2017. Melalui akunnya Fahri menyatakan, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," katanya.

Baca: Cuitan Babu, Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan ke MKD

Menurut Fahri, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bisa dilakukan dengan tujuan perdagangan manusia. Ia menilai ada semacam praktek jual-beli manusia dan perbudakan. Ia pun mengaku telah meminta maaf melalui Twitter-nya dari cuitan yang memicu kemarahan para pekerja migran.

Fahri mengatakan ada potensi perdagangan manusia dalam setiap pengiriman TKI. “Kami harus memandang ini sebagai pintu masuk persoalan tenaga kerja secara menyeluruh,” ujar Fahri di Gedung DPR, Selasa, 31 Januari 2017.

Baca: Adukan Fahri Hamzah, Migrant Care: Istilah 'Babu' Tidak Etis

Fahri menegaskan tidak ada persoalan pribadi antara dia dan para TKI. Ia memastikan persoalan TKI adalah tugasnya sebagai Ketua Tim Pengawas TKI. Ia mengaku paham betul persoalan orang miskin sebab ia berasal dari salah satu daerah penyumbang TKI, yaitu Nusa Tenggara Barat.

Fahri mengakui ada beberapa pihak yang menyarankan untuk berhenti mengungkapkan pendapat di Twitter pascakasus cuitannya tersebut. Ia menilai dampak yang terjadi dari cuitan itu adalah risiko yang harus diterima positif. Ia pun menerima risiko tersebut. “Saya putuskan tidak mau berhenti nge-twitt,” kata dia.

Berkat cuitan Fahri tersebut, hari ini Tim Pengawas bertemu dengan lembaga swadaya masyarakat yang fokus menyuarakan isu buruh migran. Dalam pertemuan tertutup itu kedua belah pihak sepakat untuk mengundang tiga pimpinan daerah, yaitu dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat untuk rapat membahas penyelesaian persoalan TKI. Rapat perdana bakal digelar Rabu besok di DPR.

DANANG FIRMANTO

Baca juga:
Rizieq Tersangka, Demonstran Diminta Tak Tekan Polri
Kasus Suap Emirsyah Satar, KPK Periksa Sallyawati Rahardja






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

12 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

12 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

15 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

18 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

19 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

19 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.