Patrialis Mundur dari Hakim MK, Pemerintah Bentuk Tim Seleksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi pernyataan usai berjalan di overpass Pelangi Antapani, Bandung, Jawa Barat, 24 Januari 2017. Jembatan ini akan menjadi model terkini pembangunan jembatan di Indonesia termasuk pembuatan fly over di atas lintasan kereta api sebidang. TEMPO/Prima Mulia

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi pernyataan usai berjalan di overpass Pelangi Antapani, Bandung, Jawa Barat, 24 Januari 2017. Jembatan ini akan menjadi model terkini pembangunan jembatan di Indonesia termasuk pembuatan fly over di atas lintasan kereta api sebidang. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan segera mengajukan pengganti hakim konstitusi Patrialis Akbar. Ini dilakukan setelah Patrialis terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengajukan pengunduran diri.

    "Penggantinya segera. Pemerintah lagi menyusun tim untuk menyeleksi," kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, 31 Januari 2017.

    Baca: Kasus Patrialis Akbar, Perekrutan Hakim MK Mesti Dievaluasi

    Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan Patrialis telah mengajukan pengundurkan diri sebagai hakim MK melalui surat tulisan tangan yang disampaikannya ke MK. "MK telah menerima surat ditulis tangan dari Patrialis Akbar yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatan hakim Mahkamah Konstitusi," kata Arief, Senin, 30 Januari 2017.

    Pengunduran Patrialis itu, menurut Arief, akan mempercepat proses sidang Mahkamah Kehormatan MK terhadapnya. Dalam waktu dekat, MK bisa segera mengirim surat pada Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengisian jabatan hakim konstitusi yang baru.

    Baca: Buntut Kasus Patrialis, Kredibilitas MK Kini Melorot

    Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny K. Harman berharap Presiden sesegera mungkin mengisi kekosongan hakim MK. "Dengan demikian nanti tidak akan mengganggu kerja-kerja Mahkamah Konstitusi ke depan yang tentu saja akan semakin berat," kata Benny pada Senin, 30 Januari.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.