Patrialis OTT KPK, Begini Pandangan Hukum Mahfud MD

Reporter

Editor

Budi Riza

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar masuk ke dalam mobil tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2017. KPK menahan Patrialis Akbar dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai tertangkapnya hakim MK, Patrialis Akbar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan proses hukum biasa. Mahfud meminta publik tidak mengait-ngaitkan soal penangkapan ini dengan isu politik dan agama.

"Urusan Pak Patrialis ini adalah proses hukum biasa. Jangan dikaitkan dengan agama, pilgub, dan lainnya. Utuk  menjadikan OTT (operasi tangkap tangan)  seseorang itu sudah ada patokannya," kata Mahfud di gedung KPK, Senin, 30 Januari 2017.

Baca: Ke MK, Komisi Hukum DPR Bahas Kasus Patrialis Akbar

Patrialis tertangkap penyidik lembaga antirasuah karena diduga menerima suap untuk memenangkan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis disangka menerima suap dari pengusaha impor daging sapi bernama Basuki Hariman, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Mahfud, jika Patrialis tak memenuhi persyaratan menjadi tersangka, KPK tidak akan menangkapnya. Sehingga, Mahfud meyakini penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan partai politik tertentu. "Ini kan sudah mau dibawa kemana-mana seakan-akan ini untuk kepentingan parpol tertentu," ujar Mahfud.

Baca: Bertulisan Tangan, Patrialis Ajukan Surat Pengunduran Diri

Selama ini, kata Mahfud, KPK tidak pernah pandang bulu dalam mengusut tindak rasuah. Hasil tangkapannya pun dari berbagai kalangan. Di kalangan partai politik ada Damayanti Wisnu Putranti dari PDIP, Rio Capella dari Nasdem, dan beberapa dari Golkar.

"Jadi ini tidak ada sesuatu pun yang diskriminasi. Ini tidak ada kaitannya dengan parpol. Itu sama aja," ujar Mahfud. "Pokoknya kalau OTT, ya, OTT saja. Lihat saja proses pengadilannya."

MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

10 jam lalu

KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

KPK telah meningkatkan kasus suap BPN Riau ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 1 miliar.


Maut di Pintu 13 Stadion Kanjuruhan hingga Penetapan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan

10 jam lalu

Maut di Pintu 13 Stadion Kanjuruhan hingga Penetapan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan telah sepekan, berikut beberapa perkembangannya menetapkan 4 tersangka. Bagaimana kisah maut di pintu 13?


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

11 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

12 jam lalu

KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

KPK melelang sejumlah aset milik mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.


KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

1 hari lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

1 hari lalu

Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

Presiden Jokowi resmi meneken Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang diketahui Mahfud Md. Tim dijamin keamanannya dalam melaksanakan tugas.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

1 hari lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

2 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Nugroho Setiawan Tanggapi Soal Terkuncinya Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan

2 hari lalu

Nugroho Setiawan Tanggapi Soal Terkuncinya Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan

Nugroho Setiawan merupakan salah satu anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Ia mantan pengurus PSSI yang pernah menjaga laga di Stadion Kanjuruhan.