Begini Aturan Baru Pemilihan Rektor dan Tunjangan Dosen

Reporter

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek), Muhammad Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengeluarkan dua peraturan baru untuk mendukung kegiatan pendidikan di Tanah Air. Aturan itu berupa Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, dan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Menteri Ristekdikti Muhammad Nasir mengatakan, dalam penyempurnaan pemilihan rektor/direktur, yang perlu diperhatikan para rektor dan atau direktur adalah melampirkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan setelah mereka berkonsultasi dengan KPK, Ombudsman, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Ketika data LHKPN sudah diterima nantinya berkerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika dari hasil pemeriksaan rekam jejaknya tidak baik maka seleksinya akan didrop," kata Muhammad Nasir dalam pesan tertulisnya, Senin, 30 Januari 2017.

Baca:

KPK Curigai Pemilihan Rektor PTN, Menteri Nasir Kaget

Nantinya, menurut Nasir, penyampaian visi dan misi program kerja masing-masing calon rektor atau direktur akan disaksikan langsung oleh menteri atau wakil dari Kemenristekdiksi. Karena selama ini dalam tahap penyaringan penyampaian visi dan misi tidak dilakukan di depan kementerian. "Saya tidak ingin melihat visi misi saja, tapi implementasi program kerja seperti apa yang dilakukan oleh para rektor dan direktur tersebut," ujar Nasir.

Terkait persentase penggunaan hak suara, Nasir mengakui memang terdapat arahan dari KPK bahwa kementerian mendapat hak 100 persen. Namun pihaknya melihat kembali ke peraturan tentang otonomi perguruan tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

"Maka kita tetap akan mempertahankan penggunaan hak suara 35 persen (melalui pertimbangan Tim Penilai Kerja)," imbuhnya.

Adapun Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, peraturan itu menyebutkan mengenai syarat untuk memperoleh tunjangan profesi bagi lektor Kepala.

Baca:

Pemerintah Batalkan Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo

Paling sedikit para lektor kepala diwajibkan menerbitkan 3 karya dalam jurnal ilmiah internasional terakreditasi dalam kurun waktu 3 tahun. Atau paling sedikit satu karya ilmiah dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 tahun

Evaluasi pemberian tunjangan, akan dilakukan pada November 2017 dengan mempertimbangkan karya ilmiah sejak 2015. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri juga wajib memberikan pelaporan kelayakan pemenuhan persyaratan pemberian tunjangan kepada Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti.

"Dengan adanya Permenristekdikti tersebut diharapkan akan ada kenaikan publikasi sebesar 10.000 publikasi," ucap Nasir.

Dorongan pemerintah guna meningkatkan jumlah publikasi sebelumnya juga dilakukan dengan mengaplikasikan laporan keuangan yang berbasis output melalui PMK Nomor 106 tahun 2016.

DESTRIANITA






Pemilihan Rektor Pertama UNS Era PTNBH, Tahapan Dimulai Hari Ini

2 hari lalu

Pemilihan Rektor Pertama UNS Era PTNBH, Tahapan Dimulai Hari Ini

Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo menggelar rangkaian kegiatan Pemilihan Rektor Periode 2023-2028.


IPB University Gelar Tahapan Pemilihan Rektor Periode 2023-2028

58 hari lalu

IPB University Gelar Tahapan Pemilihan Rektor Periode 2023-2028

IPB University menggelar pemilihan rektor periode 2023-2028. Apa saja tahapannya?


Nurhasan Terpilih Menjadi Rektor Unesa 2022-2026

17 Juni 2022

Nurhasan Terpilih Menjadi Rektor Unesa 2022-2026

Nurhasan terpilih kembali menjadi Rektor Universitas Surabaya (Unesa). Dia bakal memimpin Unesa periode 2022-2026.


Widodo Terpilih Sebagai Rektor Universitas Brawijaya 2022-2027

22 Mei 2022

Widodo Terpilih Sebagai Rektor Universitas Brawijaya 2022-2027

Widodo ditetapkan sebagai rektor Universitas Brawijaya (UB) periode 2022-202 melalui sidang pleno Majelis Wali Amanat (MWA) pada Sabtu, 21 Mei 2022.


Pemilihan Rektor UGM Besok, Sederet Menteri Jokowi Dijadwalkan Hadir

19 Mei 2022

Pemilihan Rektor UGM Besok, Sederet Menteri Jokowi Dijadwalkan Hadir

Protokoler UGM memberi keterangan, akan hadir para menteri yang saat ini duduk sebagai anggota Majelis Wali Amanat.


6 Calon Rektor UGM Ikuti Debat Aspirasi

26 April 2022

6 Calon Rektor UGM Ikuti Debat Aspirasi

Enam bakal calon rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) mengikuti debat aspirasi pada forum penjaringan aspirasi publik.


Senat Akademik Universitas Brawijaya Tetapkan 3 Calon Rektor

26 April 2022

Senat Akademik Universitas Brawijaya Tetapkan 3 Calon Rektor

Senat Akademik Universitas Brawijaya (UB) menetapkan tiga calon rektor usai voting atau pemungutan suara. Ketiga akan dibawa ke Majelis Wali Amanat.


6 Bakal Calon Rektor UGM Lolos Tahap Verifikasi Dokumen

7 April 2022

6 Bakal Calon Rektor UGM Lolos Tahap Verifikasi Dokumen

Panitia Kerja Seleksi Calon Rektor dan Pemilihan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Periode 2022-2027 mengumumkan enam nama yang dinyatakan lolos.


6 Orang Internal Terpilih dalam Seleksi Bakal Calon Rektor Universitas Brawijaya

6 April 2022

6 Orang Internal Terpilih dalam Seleksi Bakal Calon Rektor Universitas Brawijaya

Enam orang tersaring dalam pemilihan calon rektor Universitas Brawijaya. Pendaftaran bakal calon rektor telah dimulai sejak 30 Maret hingga 5 April.


6 Dosen ITB Bersaing dalam Pemilihan Rektor Itera

31 Maret 2022

6 Dosen ITB Bersaing dalam Pemilihan Rektor Itera

Enam dosen ITB terpilih sebagai bakal calon rektor Itera. Enam dosen itu akan disaring menjadi tiga orang dan dibawa ke Kementerian Pendidikan.