Begini Aturan Baru Pemilihan Rektor dan Tunjangan Dosen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek), Muhammad Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek), Muhammad Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengeluarkan dua peraturan baru untuk mendukung kegiatan pendidikan di Tanah Air. Aturan itu berupa Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, dan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

    Menteri Ristekdikti Muhammad Nasir mengatakan, dalam penyempurnaan pemilihan rektor/direktur, yang perlu diperhatikan para rektor dan atau direktur adalah melampirkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan setelah mereka berkonsultasi dengan KPK, Ombudsman, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

    "Ketika data LHKPN sudah diterima nantinya berkerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika dari hasil pemeriksaan rekam jejaknya tidak baik maka seleksinya akan didrop," kata Muhammad Nasir dalam pesan tertulisnya, Senin, 30 Januari 2017.

    Baca:

    KPK Curigai Pemilihan Rektor PTN, Menteri Nasir Kaget

    Nantinya, menurut Nasir, penyampaian visi dan misi program kerja masing-masing calon rektor atau direktur akan disaksikan langsung oleh menteri atau wakil dari Kemenristekdiksi. Karena selama ini dalam tahap penyaringan penyampaian visi dan misi tidak dilakukan di depan kementerian. "Saya tidak ingin melihat visi misi saja, tapi implementasi program kerja seperti apa yang dilakukan oleh para rektor dan direktur tersebut," ujar Nasir.

    Terkait persentase penggunaan hak suara, Nasir mengakui memang terdapat arahan dari KPK bahwa kementerian mendapat hak 100 persen. Namun pihaknya melihat kembali ke peraturan tentang otonomi perguruan tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

    "Maka kita tetap akan mempertahankan penggunaan hak suara 35 persen (melalui pertimbangan Tim Penilai Kerja)," imbuhnya.

    Adapun Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, peraturan itu menyebutkan mengenai syarat untuk memperoleh tunjangan profesi bagi lektor Kepala.

    Baca:

    Pemerintah Batalkan Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo

    Paling sedikit para lektor kepala diwajibkan menerbitkan 3 karya dalam jurnal ilmiah internasional terakreditasi dalam kurun waktu 3 tahun. Atau paling sedikit satu karya ilmiah dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 tahun

    Evaluasi pemberian tunjangan, akan dilakukan pada November 2017 dengan mempertimbangkan karya ilmiah sejak 2015. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri juga wajib memberikan pelaporan kelayakan pemenuhan persyaratan pemberian tunjangan kepada Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti.

    "Dengan adanya Permenristekdikti tersebut diharapkan akan ada kenaikan publikasi sebesar 10.000 publikasi," ucap Nasir.

    Dorongan pemerintah guna meningkatkan jumlah publikasi sebelumnya juga dilakukan dengan mengaplikasikan laporan keuangan yang berbasis output melalui PMK Nomor 106 tahun 2016.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...