Mahfud Md. Diminta Jadi Panitia Seleksi Penasihat KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md usai berkunjung ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 13 Mei 2016. TEMPO/ARIEF HIDAYAT

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md usai berkunjung ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 13 Mei 2016. TEMPO/ARIEF HIDAYAT

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan beberapa ahli dan tokoh masyarakat untuk menjadi panitia seleksi pemilihan penasihat KPK. "Kami meminta bantuan beberapa orang ahli dan tokoh masyarakat untuk melakukan proses seleksi penasehat KPK, termasuk Prof. Mahfud MD," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan pendek kepada Tempo, Senin, 30 Januari 2017.

    Selain Mahfud, KPK juga meminta kesediaan sejumlah tokoh lainnya, di antaranya Imam Prasodjo (sosiolog), Rhenald Kasali (akademisi dan praktisi bisnis), mantan Ketua KPK Busyro Muqodas, dan Saldi Isra (ahli hukum).

    Baca:
    Anggota Tim Pansel KPK: Jangan Berpuas Dulu dengan OTT
    KPK Tes Ulang 400 Pelamar Spesialis Muda 

    Mengenakan kemeja batik merah, Mahfud Md. menyambangi KPK hari ini pada pukul 09.45. "Cuma ngomong-ngomong saja," kata Mahfud sebelum masuk ke gedung KPK. "Sering ke sini jadi enggak ada hal baru."

    Baca juga:
    Taufik Ismail: Tahun Ketiga Jokowi Mirip Kebangkitan PKI
    Try Sutrisno Setuju Resolusi Bernegara tanpa Partai Politik

    Sedangkan Imam Prasodjo tiba di KPK pukul 10.30. Berbeda dengan Mahfud, Imam melenggang masuk ke gedung KPK tanpa mengatakan apa-apa.

    Febri berharap panitia seleksi yang diminta oleh KPK saat ini bisa membantu lembaga antirasuah mendapatkan penasihat terbaik. "Agar nanti dapat memperkuat kelembagaan KPK."

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.