Kampanye di Banyak Tempat, Prabowo: Biar Enggak Macet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Contoh kartu andalan pasangan nomor urut dua Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang dibawa dalam kampanye di Jelambar, Grogol, Jakarta, 6 Desember 2016. Sandi berjanji akan memperbaiki sistem kerja KJP yang sedang berlaku saat ini. TEMPO/Ilham Fikri.

    Contoh kartu andalan pasangan nomor urut dua Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang dibawa dalam kampanye di Jelambar, Grogol, Jakarta, 6 Desember 2016. Sandi berjanji akan memperbaiki sistem kerja KJP yang sedang berlaku saat ini. TEMPO/Ilham Fikri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto mengatakan ada alasan tersendiri mengenai kampanye akbar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan- Sandiaga Uno ,digelar di banyak titik pada hari ini, Ahad, 29 Januari 2017. Alasannya adalah mencegah kemacetan.

    "Kami ini enggak ingin membuat Jakarta macet," ujar Prabowo saat mengikuti kampanye Anies-Sandi di Gelanggang Olahraga Soemantri, Kuningan, Jakarta.

    Baca: Prabowo: Momentum Pilkada Ada Pada Anies dan Sandi 

    Jadwal Anies dan Sandi hari ini adalah berkampanye di lima titik. Lima titik itu adalah GOR Soemantri di Jakarta Selatan, Al Jazeera di Jakarta Pusat, Asrama Haji di Jakarta Timur, acara relawan di Jakarta Barat, dan terakhir di Jakarta Utara.

    Prabowo mengklaim massa yang akan mengikuti kampanye Anies-Sandi hari ini bisa mencapai 100 ribu. Jadi, jika kampanye terkonsentrasi di satu titik, pasti tidak ideal dan akan membuat macet.

    Baca juga:
    Prabowo Sebut Lembaga Survei Dijadikan Alat Propaganda

    Donald Trump Larang Muslim ke AS, Gubernur New York Melawan 

    "Makanya desentralisasi. Kami yang keliling. Mas Sandi tadi sudah berangkat dari pagi,” kata Prabowo. Hari ini, tutur dia, Prabowo berkampanye di tiga lokasi.

    ISTMAN M.P.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.