Sekjen PDIP: Ada Kemungkinan Antasari Azhar Gabung PDIP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar yang baru saja mendapatkan pengampunan dari Presiden Joko Widodo ada kemungkinan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    "Pak Antasari menyatakan banyak kecocokan dengan gagasan-gagasan yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu, 29 Januari 2017.

    Baca juga: Ditanya Isi Pertemuan dengan Antasari, Jokowi: Mau Tahu Saja

    Sebelumnya, Hasto mengatakan Antasari Azhar telah menyatakan dukungan kepada pasangan nomor urut 2 pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Dukungan itu disampaikan setelah Antasari menghadiri debat pilkada DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta pada Jumat, 27 Januari 2017.

    “Setelah debat beliau dengan mantap memberikan dukungan kepada Pak Ahok dan Pak Djarot,” kata Hasto di DPP PDIP Jakarta, Sabtu malam, 28 Januari 2017.

    Alasannya, kata Hasto, Antasari melihat kepemimpinan Ahok sudah memberikan gagasan dan pengalaman nyata. Termasuk bagaimana mengatasi ketidakadilan dan menciptakan birokrasi yang efisien. "Yaitu birokrasi yang bekerja untuk rakyat dan dianggap telah dijalankan," ujarnya.

    Lihat pula: Perkara Antasari Dipelajari Lagi, Kapolri: Bukan Buka Kasus

    Pada debat pilkada DKI Jakarta kedua tersebut, Antasari Azhar duduk pada bangku di barisan pendukung pasangan Ahok-Djarot. Hasto menceritakan Antasari datang bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz.

    Kedatangan Antasari tersebut cukup mengagetkan dan menimbulkan spekulasi soal kemungkinan dia akan bergabung dengan PDIP yang merupakan partai pengusung Basuki-Djarot pada pilkada DKI Jakarta 2017.

    "Kemarin Pak Antasari bersama Pak Djan Faridz datang ke acara debat pilkada DKI Jakarta. Saya sendiri sempat kaget. Begitu Pak Antasari datang, kami banyak berdialog, dan Pak Antasari menyatakan kecocokannya dengan gagasan-gagasan yang diperjuangkan PDI Perjuangan," kata Hasto.

    Simak pula: Antasari Azhar Diminta Ikut Pilkada Gubernur Sumatera Selatan

    Hasto juga memberikan peluang kepada Antasari Azhar untuk bergabung dengan PDIP. Ia juga membenarkan adanya penjajakan di kedua pihak agar Antasari Azhar bergabung ke PDIP.

    "Pak Antasari jika bergabung dengan PDI Perjuangan tentunya melalui proses, dan hal ini sudah kami sampaikan ke Pak Antasari," katanya.

    Hasto mengakui, antara PDIP dan Antasari Azhar memiliki banyak persamaan, seperti menganut nilai "kebenaranlah yang akan menang".

    Simak juga: Jokowi Kabulkan Grasi Eks Ketua KPK Antasari, Ini Alasannya

    Kembalinya Antasari ke gelanggang politik dimungkinkan setelah mendapatkan grasi dari Presiden sehingga memiliki hak politik lagi. Sebelumnya, berkembang kabar soal permintaan agar Antasari ikut dalam pilkada Sumatera Selatan tahun depan.

    Pengacara Antasari, Boyamin Saiman, mengatakan kliennya itu diminta berbagai pihak untuk terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan dalam pemilihan kepala daerah tahun depan atau ikut dalam pemilihan legislatif. 

    "Pak Antasari sudah diminta untuk berkiprah di Sumsel," katanya, Jumat, 27 Januari. Menurut dia, sebelum mendapat grasi, bekas terpidana kasus pembunuhan tersebut telah diminta Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Tawaran juga datang dari petinggi PDIP dan Hanura.

    ANTARA | PARLIZA HENDRAWAN | DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.