TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengeluarkan sejumlah imbauan kepada semua warga negara Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat.
Imbauan itu dikeluarkan setelah Presiden Amerika Donald Trump pada 25 Januari 2017 menandatangani keputusan presiden (executive order) mengenai pengamanan perbatasan.
“Salah satu komponen penting dalam executive order tersebut adalah kebijakan penangkapan dan deportasi terhadap imigran gelap,” ucap Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Minggu, 29 Januari 2017.
Iqbal berujar, Presiden Amerika sebelumnya, Barack Obama, melindungi para imigran dengan adanya sanctuary policies di beberapa kota dan daerah. Adapun imbauan Kementerian Luar Negeri yang pertama adalah semua WNI yang bermukim di Amerika diharapkan tenang dan terus mencermati lingkungan sekitar.
Imbauan kedua, semua WNI tetap menghormati hukum setempat dan turut menjaga ketertiban umum di lingkungan masing-masing. “Ketiga, untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, diharapkan WNI memahami hak-haknya dalam berbagai situasi,” tutur Iqbal. Pemahaman mengenai hak imigran itu dapat diketahui dan diakses melalui situs www.aclu.org.
Keempat, semua perwakilan pemerintah Indonesia akan secara proaktif memberikan pelayanan dan menjangkau seluas mungkin WNI yang ada di Amerika. Kelima, pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di seluruh Amerika akan terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI.
Terakhir, jika WNI membutuhkan informasi dan bantuan, pemerintah mengimbau menghubungi hotline 24 jam milik perwakilan pemerintah Indonesia terdekat, yaitu KBRI Washington, DC, di +1 202-569-7996, KJRI Chicago di +1 312-547-9114, KJRI Houston di +1 346-932-7284, KJRI Los Angeles di +1 213-590-8095, KJRI New York di +1 347-806-9279, dan KJRI San Francisco di +1 415-875-0793.
GHOIDA RAHMAH
