Berkaca Kasus Patrialis, Rekrutmen Hakim Harus Transparan  

Reporter

Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Anggota Komisi Hukum dari Partai Golkar Syaiful Bahri Ruray dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2017. Tempo/Arkhelaus

TEMPO.COJakarta - Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menilai perlu pembenahan sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Pembenahan ini bertujuan menciptakan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel. 

"Pemerintah dan DPR perlu menyiapkan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Tak boleh lagi rekrutmen tertutup," kata Suparman di restoran Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2017.

Baca: Kasus Patrialis, Administrator Peradilan Perlu Dievaluasi

Ia menambahkan, sistem rekrutmen yang terbuka juga diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Pengawasan tersebut dilakukan pihak internal maupun eksternal. "Kehadiran KY harus dilihat sebagai upaya membangun trust system, jadi jangan dicurigai," ujarnya.

Pola rekrutmen hakim MK menjadi sorotan ketika KPK menangkap Patrialis Akbar dalam dugaan kasus suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penunjukan Patrialis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu sempat menuai polemik.

Simak: Ada Spekulasi di Kasus Patrialis, Ini Kata Mantan Ketua KY

Adapun anggota Komisi Hukum DPR, Syaiful Bahri Ruray, mengatakan mekanisme rekrutmen yang terbuka dapat menjaring calon yang berkualitas. "Rekrutmen itu harus terpadu. Sekarang rekrutmen kita main sendiri-sendiri, DPR sendiri, MA sendiri, Presiden sendiri," tutur Syaiful. 

Ia mencontohkan sistem rekrutmen hakim di Jepang yang dimulai melalui pemantauan di fakultas hukum perguruan tinggi. "Perguruan tinggi yang merekomendasikan siapa yang bisa menjadi jaksa dan hakim," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Lihat: Komisi Hukum: Kasus Patrialis Pengaruhi RUU Jabatan Hakim

Di Amerika Serikat, kata Syaiful, proses rekrutmen hakim agung harus melalui debat terbuka di senat. Proses rekrutmen pun membuka kesempatan warga Amerika Serikat memberikan tanggapan atau kritik saat kongres. "Jadi sangat-sangat terbuka," ucap Syaiful.

ARKHELAUS W.






Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

3 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

24 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

28 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

21 Juni 2022

Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan ini, Anwar Usman menyatakan pendapat berbeda. Dia menyatakan bahwa Ketua MK tidak harus mundur.


Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi era Presiden SBY Meninggal

18 Agustus 2021

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi era Presiden SBY Meninggal

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Muhammad Alim meninggal pada Rabu pagi, 18 Agustus 2021.


KPK Eksekusi Basuki Hariman ke Lapas Klas IA Tangerang

19 Juli 2021

KPK Eksekusi Basuki Hariman ke Lapas Klas IA Tangerang

KPK juga mengeksekusi Ng Fenny ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.


Selain Jaksa Pinangki, ini Koruptor yang Dapat Diskon Masa Hukuman

9 Juli 2021

Selain Jaksa Pinangki, ini Koruptor yang Dapat Diskon Masa Hukuman

Publik menyoroti pengurangan masa hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari, sebelumnya beberapa koruptor ini pun mendapat korting pula.


Kepolisian Tempatkan 3 Penyidik KPK ke Polda Metro dan Mabes Polri

2 Juni 2021

Kepolisian Tempatkan 3 Penyidik KPK ke Polda Metro dan Mabes Polri

Mabes Polri memutuskan menarik tiga perwira menengah (Pamen) mereka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Inilah Deretan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi yang Dikabulkan MA

8 Mei 2021

Inilah Deretan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi yang Dikabulkan MA

Tak hanya Peninjauan Kembali mantan Kakorlantas Djoko Susilo yang dikabulkan MA. Ada sejumlah terpidana korupsi lainnya yang PK-nya dikabulkan