Kasus Patrialis, Administrator Peradilan Perlu Dievaluasi  

Reporter

Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta - Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan diperlukan evaluasi terhadap administrator peradilan terkait dengan dugaan kasus jual-beli putusan. Hal ini sehubungan dengan kasus dugaan suap dalam uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyeret hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Sebab, ia menilai bagian administrasi peradilan tidak pernah tersentuh dan tersorot secara langsung.

"Sudah berkali-kali tenaga administrasi ditangkap KPK karena jual-beli putusan. Masalahnya terletak pada administrasi," kata Suparman dalam diskusi di restoran Gado-gado Boplo di Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2017.

Baca: Pemerintah Akan Bentuk Tim Seleksi Pengganti Patrialis Akbar

Ia menjelaskan bahwa administrator peradilan telah mengetahui keputusan peradilan setelah musyawarah hakim. Menurut Suparman, ini membuat administrator berpotensi memperjualbelikan keputusan kepada pihak yang bersengketa.

Suparman menilai harus ada langkah untuk memperbaiki dan merombak administrasi peradilan. Ditambah lagi, putusan hakim adalah produk hukum yang bersifat rahasia dan setara konstitusi. "Ini bagian yang harus dibenahi," ujarnya.

Pemerintah pun, kata Suparman, harus berani mengevaluasi tenaga administrasi yang juga menjadi bagian aparatur sipil negara. Menurut dia, administrator menghadapi problem serius. "Administrator adalah PNS. Jadi pemerintah jangan ragu untuk melakukan audit administrasi," tutur Suparman.

Penangkapan Patrialis Akbar adalah kedua kalinya hakim Mahkamah Konstitusi terjerat kasus dugaan suap. Pada 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dicokok KPK dalam suap sengketa pemilihan kepala daerah Banten. Rapat Permusyawaratan Hakim MK pun membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) setelah penangkapan Patrialis.

ARKHELAUS W.

Baca: Suap Patrialis Akbar, Anggota DPR Minta Evaluasi Kontrol MK







Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

8 jam lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

12 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

14 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

14 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

20 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

23 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

29 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.