Pemerintah Akan Bentuk Tim Seleksi Pengganti Patrialis Akbar

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan kepada wartawan tentang program pengurusan passport di kantor imigrasi Jakarta. TEMPO/Larissa Huda

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi ihwal pengganti hakim Patrialis Akbar. Menurut dia, langkah pergantian anggota hakim konstitusi mesti ada permintaan resmi dari MK.

"Belum ada (usulan pengganti Patrialis). Biar MK yang kasih surat resminya," kata Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2017. Bila surat dari MK sudah diterima pemerintah, kata dia, maka proses selanjutnya akan diserahkan ke presiden.

Baca: Suap Patrialis Akbar, Anggota DPR Minta Evaluasi Kontrol MK

Yasonna menjelaskan proses pergantian hakim konstitusi yang berasal dari pemerintah akan melewati proses seleksi. Presiden nantinya bakal membentuk tim seleksi secara terbuka. Dari tim seleksi itulah nama-nama kandidat pengganti akan muncul. "Siapa yang mau silakan daftar. Tim seleksi yang akan menilai," tuturnya.

Adapun Mahkamah Konstitusi akan mengusut kasus tangkap tangan yang melibatkan Hakim Patrialis Akbar. Ketua MK Arief Hidayat sebelumnya menyatakan akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Kehadiran majelis itu untuk memberikan rekomendasi ihwal status Patrialis ke depannya.

Baca: Jadi Tersangka, Patrialis Akbar: Demi Allah Saya Dizalimi

Rekomendasi dari majelis itulah yang akan dibawa Arief ke Presiden Joko Widodo. Sementara itu, lanjut Arief, dewan etik sendiri menilai pelanggaran yang dilakukan mantan politikus Partai Amanat Nasional itu pelanggaran berat.

ADITYA BUDIMAN | LINDA TRIANITA






Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

5 jam lalu

Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

Pokja P5HAM menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental sangat memprihatinkan.


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

18 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

4 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

7 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

7 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

8 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

9 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

9 hari lalu

Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

Berbagai penyakit mulai menjangkiti para pengungsi gempa Cianjur.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

11 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

11 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.