Pemerintah Akan Bentuk Tim Seleksi Pengganti Patrialis Akbar

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan kepada wartawan tentang program pengurusan passport di kantor imigrasi Jakarta. TEMPO/Larissa Huda

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi ihwal pengganti hakim Patrialis Akbar. Menurut dia, langkah pergantian anggota hakim konstitusi mesti ada permintaan resmi dari MK.

"Belum ada (usulan pengganti Patrialis). Biar MK yang kasih surat resminya," kata Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2017. Bila surat dari MK sudah diterima pemerintah, kata dia, maka proses selanjutnya akan diserahkan ke presiden.

Baca: Suap Patrialis Akbar, Anggota DPR Minta Evaluasi Kontrol MK

Yasonna menjelaskan proses pergantian hakim konstitusi yang berasal dari pemerintah akan melewati proses seleksi. Presiden nantinya bakal membentuk tim seleksi secara terbuka. Dari tim seleksi itulah nama-nama kandidat pengganti akan muncul. "Siapa yang mau silakan daftar. Tim seleksi yang akan menilai," tuturnya.

Adapun Mahkamah Konstitusi akan mengusut kasus tangkap tangan yang melibatkan Hakim Patrialis Akbar. Ketua MK Arief Hidayat sebelumnya menyatakan akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Kehadiran majelis itu untuk memberikan rekomendasi ihwal status Patrialis ke depannya.

Baca: Jadi Tersangka, Patrialis Akbar: Demi Allah Saya Dizalimi

Rekomendasi dari majelis itulah yang akan dibawa Arief ke Presiden Joko Widodo. Sementara itu, lanjut Arief, dewan etik sendiri menilai pelanggaran yang dilakukan mantan politikus Partai Amanat Nasional itu pelanggaran berat.

ADITYA BUDIMAN | LINDA TRIANITA






Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

3 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

4 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

4 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

20 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

20 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

21 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

22 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

22 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

23 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari