Suap Patrialis Akbar, Anggota DPR Minta Evaluasi Kontrol MK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar saat memberikan penjelasan kepada media di Gedung KPK terkait status tersangka kepada dirinya. MAYA AYU

    Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar saat memberikan penjelasan kepada media di Gedung KPK terkait status tersangka kepada dirinya. MAYA AYU

    TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Syaiful Bahri Ruray, meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Dewan untuk mengevaluasi Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, kasus dugaan suap hakim MK, Patrialis Akbar, merupakan momentum untuk penguatan sistem kontrol dan rekrutmen hakim MK.

    "Presiden harus bertanggung jawab dan ambil langkah cepat untuk berkoordinasi dengan MA dan DPR agar ada perubahan struktur dan kultural di Mahkamah Konstitusi," kata Syaiful dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2017.

    Baca: Kasus Patrialis Akbar, Mantan Ketua MK Ingatkan Integritas  

    Politikus Partai Golkar ini juga menyatakan bahwa Komisi III akan menggelar rapat internal untuk membahas kasus suap Patrialis Akbar. Sebab, kasus ini muncul di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim. "Saya kira akan ada rapat internal untuk membahas ini," ujarnya.

    Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki sependapat. Menurut dia, pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung harus duduk bersama untuk mengubah sistem rekrutmen hakim MK. "Agar ada hakim yang tidak melakukan perbuatan tercela dan perlu dijaring, tapi tidak dengan mekanisme yang sekarang," tutur Suparman.

    Baca: Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan  

    MK, kata Suparman, harus membenahi internalnya dengan membuat tim crisis center. "Crisis center ini diisi oleh orang kompeten, baik dari luar maupun dalam," ucapnya.

    Sebelumnya, KPK menangkap Patrialis, bekas politikus Partai Amanat Nasional, karena diduga menerima suap dari pengusaha impor Basuki Hariman Sin$ 200 ribu. Pemberian duit itu bertujuan mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    Penangkapan hakim MK ini adalah kedua kalinya. Sebelumnya, pada 2013, Akil Mochtar—yang ketika itu menjabat sebagai Ketua MK—dicokok KPK.

    Rapat Permusyawaratan Hakim MK menyetujui pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK) setelah penangkapan Patrialis. Pembentukan MKMK diusulkan Dewan Etik MK yang mengadakan pemeriksaan internal sejak kemarin.

    ARKHELAUS W.

    Baca juga:
    Ditolak di Surabaya, Rizieq Syihab Pilih Pergi ke Lombok
    Kedubes Arab Saudi Bantah Raja Salman akan Temui Rizieq

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.