Suap Patrialis Akbar, Anggota DPR Minta Evaluasi Kontrol MK  

Reporter

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar saat memberikan penjelasan kepada media di Gedung KPK terkait status tersangka kepada dirinya. MAYA AYU

TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Syaiful Bahri Ruray, meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Dewan untuk mengevaluasi Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, kasus dugaan suap hakim MK, Patrialis Akbar, merupakan momentum untuk penguatan sistem kontrol dan rekrutmen hakim MK.

"Presiden harus bertanggung jawab dan ambil langkah cepat untuk berkoordinasi dengan MA dan DPR agar ada perubahan struktur dan kultural di Mahkamah Konstitusi," kata Syaiful dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2017.

Baca: Kasus Patrialis Akbar, Mantan Ketua MK Ingatkan Integritas  

Politikus Partai Golkar ini juga menyatakan bahwa Komisi III akan menggelar rapat internal untuk membahas kasus suap Patrialis Akbar. Sebab, kasus ini muncul di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim. "Saya kira akan ada rapat internal untuk membahas ini," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki sependapat. Menurut dia, pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung harus duduk bersama untuk mengubah sistem rekrutmen hakim MK. "Agar ada hakim yang tidak melakukan perbuatan tercela dan perlu dijaring, tapi tidak dengan mekanisme yang sekarang," tutur Suparman.

Baca: Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan  

MK, kata Suparman, harus membenahi internalnya dengan membuat tim crisis center. "Crisis center ini diisi oleh orang kompeten, baik dari luar maupun dalam," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menangkap Patrialis, bekas politikus Partai Amanat Nasional, karena diduga menerima suap dari pengusaha impor Basuki Hariman Sin$ 200 ribu. Pemberian duit itu bertujuan mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penangkapan hakim MK ini adalah kedua kalinya. Sebelumnya, pada 2013, Akil Mochtar—yang ketika itu menjabat sebagai Ketua MK—dicokok KPK.

Rapat Permusyawaratan Hakim MK menyetujui pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK) setelah penangkapan Patrialis. Pembentukan MKMK diusulkan Dewan Etik MK yang mengadakan pemeriksaan internal sejak kemarin.

ARKHELAUS W.

Baca juga:
Ditolak di Surabaya, Rizieq Syihab Pilih Pergi ke Lombok
Kedubes Arab Saudi Bantah Raja Salman akan Temui Rizieq

 






Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 jam lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

5 jam lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

17 jam lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

23 jam lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

1 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

1 hari lalu

Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

1 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

1 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

2 hari lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

2 hari lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

Bukan hanya informasi modus phishing dengan tautan undangan pernikahan dan kecaman kepada Kepala BRIN, tapi juga ada soal bibit siklon.