Bekas PNS Gabung ISIS, JK: Pikiran Orang Tak Bisa Diperiksa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 7 Desember 2016. Jusuf Kalla menyatakan Pemerintah menyampaikan rasa bela sungkawa atas bencana gempa bumi berkekuatan 6,4 SR menyebabkan korban jiwa yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Biereun di Provinsi Aceh, sementara pemerintah tidak memiliki kriteria apakah musibah gempa ini tergolong bencana nasional atau tidak. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 7 Desember 2016. Jusuf Kalla menyatakan Pemerintah menyampaikan rasa bela sungkawa atas bencana gempa bumi berkekuatan 6,4 SR menyebabkan korban jiwa yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Biereun di Provinsi Aceh, sementara pemerintah tidak memiliki kriteria apakah musibah gempa ini tergolong bencana nasional atau tidak. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan mencegah orang untuk punya pikiran radikal adalah hal yang sulit, termasuk pada pegawai negeri sipil. Kalla mengatakan ini terkait adanya mantan pegawai Kementerian Keuangan yang dipulangkan dari Turki karena akan bergabung dengan ISIS.

    "Yang paling sulit itu, anda boleh memeriksa dokumen orang, memeriksa pikiran orang itu paling susah. Anda tidak bisa," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jumat, 27 Januari 2017.

    Kalla mengatakan memeriksa KTP maupun dokumen pegawai bisa dilakukan, tapi memeriksa pikiran adalah hal yang sulit. "Pemerintah bisa mengecek KTP-nya atau prestasinya pegawai, tapi pikirannya kami tidak bisa duga. Jadi terserah masing masing, tapi nanti risiko kan ada juga," kata Kalla.

    Baca:
    Kemenkeu Akui Mantan Pegawainya Dideportasi Turki
    Kementerian Keuangan Akui Mantan Pegawainya Dideportasi Turki

    Kementerian Keuangan membenarkan bahwa mantan pegawainya dideportasi dari Turki karena diduga hendak bergabung dengan ISIS. Namun informasi rinci mengenai mantan pegawai itu tidak dijelaskan untuk menghormati proses hukum.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyatakan sosok yang dimaksud tidak lagi tercatat sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan sejak Agustus 2016. Pemberhentian didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KM.1/UP.72/2016. “Yang bersangkutan diberhentikan atas permintaan sendiri,” ujar Nufransa dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Januari 2017.

    Mantan pegawai itu mengundurkan diri pada Februari 2016. Alasannya, ingin mengurus pesantren anak yatim di Bogor. Sejak saat itu, mantan pegawai itu tidak lagi dapat dihubungi. Kementerian Keuangan menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas tindakan mantan pegawainya tersebut. Kementerian tidak memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan.

    Bekas pegawai Kementerian Keuangan itu diduga satu dari lima WNI yang dideportasi pemerintah Turki pada Kamis, 26 Januari 2017. Mereka adalah TU, 39 tahun, NK (55), NA (12), MSU (8), dan MAU (3). Kelimanya dibawa tentara Turki pada 16 Januari 2017 saat berada di Istanbul.

    AMIRULLAH SUHADA | VINDRY FLORENTIN

    Baca:
    Mau Gabung ISIS, Eks Pejabat Kemenkeu Diusir dari Turki
    Polri: Sekitar 220 WNI Dideportasi Saat Akan Gabung ISIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dijen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot Terkait Harun Masiku

    Pencopotan Ronny Sompie dinilai sebagai cuci tangan Yasonna Laoly, yang ikut bertanggung jawab atas kesimpangsiuran informasi kasus Harun.