Ditanya Isi Pertemuan dengan Antasari, Jokowi: Mau Tahu Saja

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (tengah) didampingi direktur Angkasa Pura 1 Danang Baskoro (kiri) saat meninjau lokasi pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, 27 Januari 2017.  TEMPO/Pius Erlangga

    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (tengah) didampingi direktur Angkasa Pura 1 Danang Baskoro (kiri) saat meninjau lokasi pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, 27 Januari 2017. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Magelang - Presiden Joko Widodo enggan membocorkan sejumlah hal yang dibicarakannya dengan mantan kKetua KPK Antasari Azhar dalam pertemuan mereka di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis, 26 Januari 2017. "Mau tahu saja, hehehe...," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ditanya wartawan perihal pertemuannya dengan Antasari Azhar.

    Baca: Polri Telusuri Kembali Laporan Antasari Azhar
    Debat Pilkada DKI, Antasari Dukung Ahok?

    Jokowi menjawab pertanyaan itu sesaat setelah memberikan ceramah pembekalan kepada siswa-siswa SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jumat petang.

    Sebagaimana Antasari, Jokowi juga tak mengungkap hasil pertemuan tertutup keduanya di Istana Merdeka tersebut. Jokowi sempat menempelkan jari telunjuknya ke bibir menandakan bahwa ia tak ingin lagi banyak ditanya perihal tersebut. Hal serupa juga sebelumnya dilakukan Antasari saat ditanya oleh wartawan setelah pertemuan dengan Presiden.

    Antasari baru saja mendapatkan grasi berupa pemotongan hukuman selama 6 tahun dari Jokowi. Karena itu, Antasari bertemu dengan Jokowi pada Kamis lalu.

    "Pertemuan Antasari dengan Presiden adalah atas permohonan yang diajukan Pak Antasari. Permohonan untuk bertemu Presiden sudah diajukan oleh Pak Antasari sejak lama melalui Menteri Sekretaris Negara dan baru Presiden bisa menerima Antasari," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi.

    Jokowi mengabulkan permohonan grasi yang diajukan oleh Antasari. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor I/G/2017 terkait hal tersebut telah ditandatangani Presiden pada 16 Januari 2017 dan diserahkan pada 23 Januari 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    "Presiden menerbitkan Keppres itu salah satunya karena ada pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung yang isinya mengurangi hukuman selama 6 tahun dari tadinya 18 tahun," ungkap Johan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.