Soal Cuitan TKI 'Babu', Fadli Zon Bela Fahri Hamzah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon membela rekannya, Fahri Hamzah, terkait dengan pernyataan Fahri yang menyinggung tenaga kerja Indonesia. Menurut Fadli, cuitan Fahri justru untuk membela kaum pekerja yang berada di luar negeri.

    "Saya kira yang disampaikan Saudara Fahri biasa saja. Mungkin maksudnya adalah membela kaum pekerja. Justru kita (DPR) harus memberikan tempat terhormat kepada mereka," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.

    Pada 24 Januari 2017, cuitan politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah, menyebutkan, “Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela.” Namun, menurut Fahri, cuitannya bukan soal menghina atau merendahkan.

    Baca: Disebut 'Babu', Buruh Migran Anggap Fahri Hamzah Gagal Paham

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh pun melaporkan Fahri ke Mahkamah Kehormatan DPR. "Menurut kami, ada beberapa prinsip yang dilanggar secara etis," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.

    Fadli menuturkan, apabila kata-kata dalam cuitan Fahri menyinggung, hal itu bergantung pada selera pembaca. "Tergantung rasa bahasa kita. Tapi, menurut saya, tidak ada maksud menghina atau melecehkan," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

    Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, juga menilai cuitan Fahri tak bermaksud menghina tenaga kerja yang berada di luar negeri. "Concern-nya, menurut Pak Fahri, ada banyak tenaga kerja asing masuk, sedangkan tenaga kerja kita di luar negeri hanya sebagai TKI atau pejuang devisa," ujarnya.

    ARKHELAUS W.

    Baca: Fahri Cuit Babu, Kemenaker: Duit TKI Lebihi Amnesti Pajak



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.