Fadli Zon Pertanyakan OTT KPK pada Patrialis Akbar

Reporter

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (kanan) menjawab pertanyaan awak media setibanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 Juni 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan operasi tangkap tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap hakim MK (Mahkamah Konstitusi) Patrialis Akbar. Sebab, kata dia, penangkapan itu tak dilakukan pada saat para tersangka sedang transaksi.

"Tangkap tangan itu, yang kita pahami bersama, ada penangkapan secara langsung, on the spot, dengan barang bukti," kata politikus Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.

Baca: Jika Suap Terbukti, MK Diminta Koreksi Putusan Patrialis

Menurut Fadli, KPK perlu memberikan penjelasan terkait penangkapan Patrialis dan 10 orang lain atas dugaan suap uji materi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Jangan sampai ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda," kata dia.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Patrialis diduga menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman, terkait dengan uji materi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Basuki Hariman, yang memiliki 20 perusahaan impor sapi, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Patrialis, yang juga pernah menjabat anggota DPR dari PAN, membantah dirinya menerima suap dari Basuki.

Lihat: Tangani Kasus Patrialis, Ini Komposisi Majelis Kehormatan MK

Fadli menilai penetapan sebagai tersangka kepada hakim Mahkamah Konstitusi adalah musibah terhadap lembaga peradilan. "Tentu ini satu musibah yang saya kira harus jadi pelajaran," ujar Fadli.

ARKHELAUS W.






Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

5 jam lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

5 hari lalu

Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

Berbagai penyakit mulai menjangkiti para pengungsi gempa Cianjur.


Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

53 hari lalu

Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim Mahmakah Konstitusi. Ia menilai pencopotan Aswanto langgar UU MK


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

55 hari lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

57 hari lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

57 hari lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 Oktober 2022

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 Oktober 2022

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

10 September 2022

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

6 September 2022

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.