Fahri Hamzah Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi buruh migran, Migrant Care, melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan DPR. Pelaporan ini berkaitan dengan cuitan Fahri yang menyebut tenaga kerja Indonesia sebagai babu dan pengemis di negeri orang.

    Berita Terkait:
    Buruh Migran Kecam Cuitan Fahri Hamzah di Twitter

    Disebut 'Babu', Buruh Migran Anggap Fahri Hamzah

    "Kami melaporkan Saudara Fahri Hamzah atas cuitan di lini masa Twitter yang kami nilai merendahkan martabat perempuan dan PRT," ucap Direktur Migrant Care Anis Hidayah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.

    Anis mengatakan kicauan tersebut menuai protes dari pekerja rumah tangga yang bekerja di berbagai negara. Terlebih lagi, Fahri tak pernah secara resmi menarik pernyataan tersebut meski cuitan itu telah dihapus.

    "Menurut kami, ada beberapa prinsip yang dilanggar secara etis," ujarnya.

    Cuitan yang dimaksud Anis diunggah Fahri melalui akun pribadinya, @Fahrihamzah, pada 24 Januari 2017.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut menuliskan, “Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela.”

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran pun meminta MKD menegur Fahri. Selain itu, Anis meminta MKD mempertimbangkan posisi Fahri sebagai Ketua Tim Pengawas TKI.

    "Karena DPR pihak yang justru gagal memproteksi buruh migran," tutur Anis.

    ARKHELAUS W.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.