BPJS Kesehatan Subang Tunggak Klaim RSUD Rp 7 Miliar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyapa pasien BPJS di ruang rawat inap RSUD Sumedang, Jawa Barat, 17 Maret 2016. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk menambah ruang perawatan guna melayani pasien di rumah sakit tersebut. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyapa pasien BPJS di ruang rawat inap RSUD Sumedang, Jawa Barat, 17 Maret 2016. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk menambah ruang perawatan guna melayani pasien di rumah sakit tersebut. ANTARA FOTO

    TEMPO.COSubang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, menunggak klaim pembayaran Rp 7 miliar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng, Subang. "Itu tagihan bulan November 2016," kata Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Subang Ariya Natasusanda, Kamis, 26 Januari 2017. 

    Pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit pelat merah itu biasa dilakukan setiap bulan. Hanya saja, pada beberapa kali pembayaran, ada keterlambatan. Ariya menganggap, meski ada keterlambatan, pelayanan terhadap semua pasien, termasuk ketersediaan obat-obatan di rumah sakit, tetap berjalan normal. 

    "Kami tetap memberikan pelayanan yang baik kepada pasien yang datang. Tidak ada pelayanan yang terganggu akibat keterlambatan pembayaran klaim ini," tutur Ariya.

    Ariya mewanti-wanti BPJS tidak terlambat membayar klaim sampai tiga bulan, apalagi lebih. "Ya, kerepotan kami kalau tiga bulan lebih," katanya.

    Humas BPJS Subang, Ginanjar, saat dikonfirmasi mengenai keterlambatan pembayaran klaim ke RSUD Ciereng, mengatakan belum bisa memberikan keterangan. "Karena BPJS Subang sebagai kantor penghubung, jadi kami harus lapor dulu ke kantor cabang Sumedang," ujar Ginanjar.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.