Dugaan Penyelundupan Senjata, DPR Panggil Menteri Ryamizard

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asril Tanjung. Dpr.go.id

    Asril Tanjung. Dpr.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I DPR memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dalam Rapat Dengar Pendapat pada Kamis 26 Januari 2017. Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung mengatakan salah satu poin yang dibahas adalah tuduhan penyelundupan senjata di Sudan yang dilakukan pasukan perdamaian Indonesia.

    "Isu terkini yang menonjol adalah kejadian di Sudan. Komisi I DPR akan mempertanyakan itu karena berkaitan dengan tugas Menhan, Panglima TNI, dan BIN," kata Asril Tandjung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis 26 Januari 2017.

    Baca juga:
    3 Fakta Menarik Terkait Ira Koesno di Debat Pilkada Jakarta
    Diksar Mapala UII, Korban Meninggal Sebelum sampai Puskesmas
    Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Wapres Jusuf Kalla Prihatin

    Dia menjelaskan anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam UNAMID sudah mau pulang, namun saat pemeriksaan barang-barang ditemukan senjata jenis AK-47. Menurut dia, senjata jenis itu bukan buatan Indonesia sehingga dirinya yakin pasukan perdamaian Indonesia tidak melakukan penyelundupan senjata.

    "Seolah-olah anggota kita dituduh menyelundupkan senjata. Kalau saya lihat senjatanya banyak AK-47, itu bukan buatan Indonesia berarti bukan milik kita," tutur dia.

    Asril mengatakan Indonesia termasuk negara terbanyak yang mengirim kontingen pasukan perdamaian PBB dan selama ini tidak ada masalah terkait senjata. Menurut pengalamannya sebagai ketua kontingen pasukan perdamaian Indonesia untuk Kamboja pada 1993, seluruh peralatan persenjataan dimasukkan dalam peti kemas atau dibawa terpisah dari prajurit.

    "Persenjataan dipisahkan dari orang pemegangnya. Pasukan naik pesawat tidak menggunakan senjata sesuai ketentuan PBB," katanya.

    Dia mengatakan Komisi I DPR akan memperdalam informasi terkait penyelundupan itu kepada Menhan, Panglima TNI, dan Kepala BIN dalam rapat dengar pendapat. Selain itu, menurut dia, dalam RDP itu juga dibahas evaluasi penggunaan anggaran tahun 2016 di ketiga institusi itu, evaluasi program 2016, dan rencana kerja 2017.

    Baca juga:
    Lihat SMS Mesra di HP Istri, Kades Murka Lalu Aniaya Warga
    Kasus Rizieq di Jabar, dari 'Campur Racun' sampai Soal Tanah

    Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa Pemerintah di Darfur Utara menyebutkan pasukan Indonesia yang tergabung dalam misi menjaga perdamaian campuran di Darfur (UNAMID) ditangkap pada Jumat 20 Januari 2017 waktu setempat di bandara Al Fashir, Sudan. Mereka diduga mencoba menyelundupkan senjata dan amunisi yang disamarkan.

    Informasi dari the Sudanese Media Centre menyebutkan berbagai senjata dan amunisi yang diselundupkan meliputi 29 senapan Kalashnikov, 4 senapan, 6 senapan GM3 dan 61 berbagai jenis pistol, dan juga berbagai amunisi dalam jumlah besar.

    Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo berkomentar terkait dugaan penyelundupan senjata di Sudan. Gatot membantah keterlibatan personel TNI dalam dugaan penyelundupan tersebut. “Saya yakin TNI tidak ada satu pun yang terlibat,” kata Gatot di Cilodong, Kabupaten Bogor, Rabu 25 Januari 2017.

    Gatot menjelaskan saat ini sudah ada tim dari Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian RI yang berangkat ke Sudan memastikan peristiwa yang sebenarnya. Ia pun yakin bahwa tidak ada personel asal Indonesia yang terlibat. “Karena tidak ada lambang polisi atau TNI. Mau ngambil juga buat apa?” kata dia.

    ANTARA | ARKHELAUS W.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.