10 Orang Ikut Terjaring dalam Penangkapan Patrialis Akbar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Patrialis Akbar (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

    Patrialis Akbar (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, ditangkap terkait dengan suap bersama 10 orang lain. Menurut Basaria, pemberian hadiah atau suap itu diduga terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    "Terdapat indikasi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengujian undang-undang yang diajukan pihak tertentu ke MK," ujar Basaria melalui pesan singkat, Kamis, 26 Januari 2017.

    Baca juga:
    Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi Pilihan SBY
    Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Wapres Jusuf Kalla Prihatin

    Basaria mengatakan, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif terhadap Patrialis dan 10 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam, 25 Januari 2017 itu.

    Menurut Basaria, suap itu menyangkut uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mengatur tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Basaria masih enggan menjelaskan nilai suap yang diterima Patrialis.

    Sebelumnya, KPK menyatakan menangkap pejabat Mahkamah Konstitusi berinisial PA. Penangkapan itu diduga dilakukan semalam. Dalam konferensi pers sore ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengaku syok ihwal penangkapan tersebut. Tempo mencoba mengontak Patrialis untuk mengkonfirmasi. Dua nomor telepon selulernya tidak aktif saat dihubungi.

    Penangkapan Patrialis berlangsung di sebuah rumah kos-kosan eksklusif di Taman Sari, Jakarta Barat. Rumah berlantai 2 itu bagian depannya terdapat pagar besi bercat hitam. Rumah tersebut terdapat tulisan terima kos.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.