Mendikbud: Daerah Jangan Kurangi Dana Pendidikan 20 Persen

Reporter

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Depok - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta pemerintah daerah tidak mengurangi anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-undang, yakni 20 persen dari postur anggaran negara maupun daerah.

"Perlu dibuat komitmen agar daerah tidak mengurangi anggaran pendidikan kurang dari 20 persen, meski mendapat bantuan dari pusat," kata Muhadjir usai membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbud di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis 26 Januari 2017.

Amanat undang-undang tentang besaran anggaran pendidikan 20 persen dari postur APBD dan APBN tertuang di UUD 1945 pasal 31 ayat 4dan UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1.

Baca juga:
Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Wapres Jusuf Kalla Prihatin
India Larang Penggunaan Plastik di Seluruh Kota New Delhi

Ia menuturkan salah satu yang bakal dibahas dalam RNPK adalah mengenai postur anggaran untuk pendidikan. Diharapkan masing-masing dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota bisa membuat komitmen itu.

Soalnya, yang terjadi di lapangan banyak daerah yang mendapatkan transferan dana berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat ke daerah,memasukan bantuan itu menjadi 20 persen anggaran pendidikan. Padahal, seharusnya anggaran 20 persen itu harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Bantuan pusat tidak boleh dihitung bagian dari 20 persen itu. Harus dipisahkan," ujarnya.

Namun, bantuan dari pemerintah pusat bisa dimasukan ke postur anggaran daerah yang memang dalam keadaan darurat. "Daerah mana yang memang mengaku alokasinya rendah memang bisa. Tapi, kalau semuanya mengaku rendah tidak ada satu pun yang mengalokasikan, itu akan bikin repot kami," ujarnya.

Baca juga:
Lihat SMS Mesra di HP Istri, Kades Murka Lalu Aniaya Warga
Kasus Rizieq di Jabar, dari 'Campur Racun' sampai Soal Tanah

Ia menuturkan transfer daerah dari pemerintah pusat mencapai 64 persen dari total anggaran pendidikan Rp416 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Dana itu turun ke daerah-daerah. Tapi, jangan dimasukan ke postur pendidikan 20 persen daerah," ujarnya. "Dana yang kami berikan ke daerah hanya bersifat stimulan."

IMAM HAMDI






Meriahkan HUT ke-77 RI, Pemkot Depok Gelar Culture Fashion Show

1 hari lalu

Meriahkan HUT ke-77 RI, Pemkot Depok Gelar Culture Fashion Show

Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat menggelar acara Depok Culture Fashion Show untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Ke-77 Republik Indonesia di daerah itu


Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Rusak Jaringan Internet, Layanan Disdukcapil Terdampak

3 hari lalu

Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Rusak Jaringan Internet, Layanan Disdukcapil Terdampak

Jaringan internet milik PT Telkom Indonesia rusak akibat pembangunan underpass Dewi Sartika di Kota Depok.


Beras Bansos Dikubur, Penggali Lubang: Kami Disuruh Gali untuk Septic Tank

12 hari lalu

Beras Bansos Dikubur, Penggali Lubang: Kami Disuruh Gali untuk Septic Tank

Seorang penggali lubang mengaku tidak tahu jika hasil kerjanya akan dipakai untuk mengubur beras bansos presiden


Ramai Citayam Fashion Week, Pemkot Depok Sebut Punya 55 Taman Ekspresi

16 hari lalu

Ramai Citayam Fashion Week, Pemkot Depok Sebut Punya 55 Taman Ekspresi

Pemerintah Kota Depok menyediakan alun-alun dan 55 taman di kelurahan-kelurahan untuk ruang ekspresi warga,


Dua Residivis Pencurian Sepeda Mewah Ditangkap, Punya Rencana Sejak di Penjara

18 hari lalu

Dua Residivis Pencurian Sepeda Mewah Ditangkap, Punya Rencana Sejak di Penjara

Dua pelaku pencurian sepeda ini merencanakan aksinya sejak masih di dalam penjara karena dihukum atas kejahatan yang sama


Di Depok, Vaksin Booster Jadi Syarat Wajib Pencairan Santunan Kematian

18 hari lalu

Di Depok, Vaksin Booster Jadi Syarat Wajib Pencairan Santunan Kematian

Dinas Sosial Pemkot Depok mewajibkan warga yang hendak mengurus bansos santunan kematian wajib sudah vaksin booster.


Tangerang dan Depok Raih Predikat Kota Layak Anak Kategori Nindya

21 hari lalu

Tangerang dan Depok Raih Predikat Kota Layak Anak Kategori Nindya

Ada beberapa poin penting yang menyebabkan Kota Tangerang meraih predikat Kota Layak Anak 2022.


Pasar Citayam Bakal Direvitalisasi, Pemkab Bogor dan Pemkot Depok Bertemu Bahas Pembagian Tugas

22 hari lalu

Pasar Citayam Bakal Direvitalisasi, Pemkab Bogor dan Pemkot Depok Bertemu Bahas Pembagian Tugas

Pasar Citayam berada di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, namun sebagian wilayahnya berada di Kota Depok.


Hari Ini Hari Pertama Masuk Sekolah, ASN Depok Boleh Telat Masuk Kantor

27 hari lalu

Hari Ini Hari Pertama Masuk Sekolah, ASN Depok Boleh Telat Masuk Kantor

Wali Kota Depok Mohammad Idris memberikan kesempatan ASN yang memiliki anak usia sekolah untuk telat datang ke kantor.


Wakil Wali Kota Ungkap 5 Alasan Depok Lebih Realistis Gabung Jakarta Dibanding Jadi Bagian Jawa Barat

28 hari lalu

Wakil Wali Kota Ungkap 5 Alasan Depok Lebih Realistis Gabung Jakarta Dibanding Jadi Bagian Jawa Barat

Wakil Wali Kota Depok mengungkap sejumlah alasan mengapa kota tersebut lebih realistis gabung Jakarta menjadi Jakarta Raya.