TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Effendi Simbolon, meragukan fungsi pengawasan rapat kerja komisinya yang kerap berlangsung tertutup. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mempertanyakan alasan para mitra kerja Komisi Pertahanan yang selalu meminta isi rapat tak dipublikasi.
Baca pula:KPK Tangkap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar
"Bagaimana fungsi pengawasannya kalau tertutup terus? Harusnya ditanya alasannya," ujar Effendi sebelum berlangsungnya rapat kerja di ruang Komisi Pertahanan DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017.
Baca juga:
Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Wapres Jusuf Kalla Prihatin
Patrialis Akbar Ditangkap KPK, KY: Profesi Hakim Tercoreng
Raker tersebut diikuti mitra Komisi Pertahanan, antara lain Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Tiga kepala staf TNI pun hadir mendampingi Gatot.
Permintaan untuk melaksanakan rapat tertutup pertama muncul dari Ryamizard, setelah ditanyakan Ketua Komisi Pertahanan Abdul Kharis Al Masyhari. Ryamizard menginginkan rapat tertutup, dan jawaban yang sama pun diberikan Retno, Gatot, dan Budi.
Menanggapi hal itu, Effendi pun angkat bicara lewat pengeras suara yang ada di meja setiap anggota fraksi. Kalimatnya masih terdengar oleh para wartawan yang mulai meninggalkan ruang rapat Komisi Pertahanan. "Kalau ada data off (off records) wajar ditutup, tapi raker ini selalu ditutup," katanya.
Abdul sebagai ketua komisi menyebut keputusan menutup rapat sebagai hak para mitra kerja, yang ditanyakan sebagai bentuk prosedur. "Ya, mungkin lebih baik ketua tidak usah tanyakan itu," tutur Effendi.
Raker itu dijadwalkan berlangsung pukul 13.00. Rapat itu kabarnya akan membahas sejumlah isu, salah satunya kelanjutan hubungan bilateral Indonesia dan Australia setelah pembekuan kerja sama bidang pertahanan.
YOHANES PASKALIS
Simak:
Kasus Rizieq di Jabar, dari 'Campur Racun' sampai Soal Tanah