TEMPO.CO, Palembang – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan terus menghasilkan kinerja semakin positif. Salah satu indikasinya, jumlah peserta terus bertambah. Hingga 13 Januari 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 172.620.269 juta jiwa. “Jumlah akan terus bertambah dibarengi dengan peningkatan layanan,” katanya, Rabu, 25 Januari 2017.
Baca juga:
Menteri Tjahjo Minta KASN Buka Data Jual-Beli Jabatan
EKSKLUSIF: Ini Tanggapan Ade Armando Setelah Jadi Tersangka
Hingga saat ini, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan kurang-lebih 26.337 fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan. Kemudian, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu rumah sakit, apotek, dan lab yang tersebar di Indonesia.
Di sela rapat Arahan Strategis Nasional (Rasnas) BPJS Kesehatan 2017, Fachmi menyatakan, tahun lalu, berbagai pencapaian telah didapatkan, di antaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), yaitu dua target akhir tercapai, di antaranya terdistribusinya Kartu Indonesia Sehat 100 persen. Tercapainya jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama sebanyak 88 persen dari target yang diberikan pemerintah, yaitu 70 persen.
Di samping itu, setelah berjalan tiga tahun, ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia pada 2016 mencapai 152,2 triliun.
Sedangkan untuk meningkatkan kinerja ke depan, pada 2017 sendiri terdapat tiga fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan, yaitu keberlangsungan finansial, kepuasan peserta, dan menuju cakupan semesta.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyatakan Provinsi Sumsel bergabung dengan BPJS Kesehatan secara bertahap karena di Sumsel sendiri sudah ada program berobat gratis sejak 2008. Selanjutnya, pihaknya akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena amanat undang-undang dalam melayani kesehatan masyarakat. Untuk itulah, ia sudah mengirim edaran resmi ke seluruh daerah di Sumsel. “Jaminan Kesehatan Sosial di Sumsel sudah sampai 2019,” ujarnya.
PARLIZA HENDRAWAN
