TI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia  

Reporter

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta – Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia meningkat. Transparency International Indonesia (TII) melansir CPI Indonesia kini berada di peringkat ke-37. Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko mengatakan kenaikan skor CPI Indonesia sebesar satu poin.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia naik lima poin. “Kenaikan ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Dadang dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 25 Januari 2017.

Baca:
Survei TI: Pemimpin Populis Perburuk Pemberantasan Korupsi

Peningkatan lima poin pada lima tahun terakhir itu dinilai lambat. Lambatnya kenaikan karena pemberantasan korupsi hanya berfokus pada sektor birokrasi saja. “Strategi pemberantasan korupsi belum memberikan porsi terhadap korupsi politik, hukum, dan bisnis,” ucap Dadang.

Hasil riset TII menyebutkan peningkatan skor CPI Indonesia pada 2016 disumbangkan oleh paket debirokratisasi (paket kebijakan). Hal itu meliputi layanan izin yang disederhanakan serta pembentukan satgas antikorupsi, yang dianggap menurunkan prevalensi korupsi.

Baca juga:
Ini Daftar Peringkat Korupsi Dunia, Indonesia Urutan Berapa?
Ketua KPK Berharap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia...

Skor CPI Indonesia pada 2016 sebesar 37 dan menempati urutan ke-90 dari 176 negara yang diukur. Kendati naik satu poin, peringkatnya turun dua level dibanding tahun sebelumnya. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia (skor 49), Brunei Darusalam (58), dan Singapura (85). Indonesia sedikit unggul dibanding Thailand (35), Filipina (35), dan Vietnam (33).

Di tingkat global, negara-negara yang mendapat poin tertinggi dan berada di posisi paling atas adalah Denmark (90), Selandia Baru (90), Finlandia (89), Swedia (88), dan Switzerland (86). Sedangkan negara-negara dengan poin terendah adalah Yaman, Sudan, dan Libya dengan skor 14, Suriah (13), Korea Utara (12), dan Sudan Selatan (11).

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait:
Indeks Korupsi: Indonesia Naik, Cina Melorot







TII: Mitigasi Risiko Korupsi Pemerintah Daerah Masih Lemah

27 Mei 2020

TII: Mitigasi Risiko Korupsi Pemerintah Daerah Masih Lemah

Begitu sistem sudah berjalan baik akan selau ada residual risk yang harus dikendalikan melalui kegiatan tambahan. Misalnya program pencegahan korupsi.


Transparency International Kutuk Teror terhadap Pimpinan KPK

10 Januari 2019

Transparency International Kutuk Teror terhadap Pimpinan KPK

Transparency Internasional (TI) mengutuk teror terhadap dua pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif dan Agus Rahardjo, yang terjadi pada Rabu, 9 Januari 2019.


KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi

11 Agustus 2017

KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi

Festival ini merupakan salah satu upaya KPK dalam pencegahan korupsi di kalangan anak muda.


KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester

7 Agustus 2017

KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester

KPK menyelenggarakan Festival Lagu Suara Anti Korupsi dengan juri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Sandy Canester.


KPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia  

27 Maret 2017

KPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia  

Sebanyak 38 wanita rupawan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka merupakan finalis ajang Putri Indonesia 2017.


Hanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik

25 Januari 2017

Hanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki berharap skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diraih Indonesia pada tahun ini lebih baik lagi.


Korupsi (Atas Nama) Partai

24 Oktober 2016

Korupsi (Atas Nama) Partai

Rasanya tidak ada partai politik di Indonesia yang secara resmi memerintahkan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian harus disetor ke partainya. Yang ada, partai tutup mata atas sumbangan kadernya, seberapa pun besarnya. Partai pada umumnya juga tidak pernah mempertanyakan asal-usul kontribusi dari kadernya. Konon, partai tidak boleh berburuk sangka terhadap kadernya sendiri, kendati jumlah dana yang disetor tidak masuk akal. Biasanya, kader yang banyak memberi dana untuk partai akan mendapat "reward", misalnya akan mendapat prioritas kalau ada lowongan jabatan di kelengkapan DPR, masuk panitia khusus yang menarik, jabatan di internal partai, atau nomor bagus calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.


Siasat Kenaikan Subsidi Partai

21 Oktober 2016

Siasat Kenaikan Subsidi Partai

Lagi, Kementerian Dalam Negeri melempar wacana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Akankah gagasan ini menjadi langkah yang tepat untuk pembenahan partai?

Setahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan hal yang sama, yakni menaikkan bantuan keuangan partai sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Belum sempat direalisasi, usul tersebut kandas akibat penolakan masyarakat.


Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi  

16 Maret 2016

Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi  

Apa resep Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi?


Survei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun  

22 Februari 2016

Survei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun  

Hasil survei BPS menunjukkan pengalaman antikorupsi

masyarakat lebih rendah dibanding persepsinya.