Kasus Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Ini Modusnya

Reporter

Mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni (kedua kanan) dikawal usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2016. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta ke tahap penyidikan. "Untuk menemukan tersangka," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian RI, Komisaris Besar Martinus Sitompul, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Januari 2017.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa calon wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni pada 20 Januari 2017. Penyidik meminta keterangannya karena dia pernah menjabat sebagai Kepala Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

Baca juga:

Sylviana Terlibat Kasus, Ramai Tagar #AHYCagubJomblo

Asal-usul Kata Bansos dalam Kasus Dana Pramuka DKI
Kasus Dana Bansos DKI, Polri: Tak Perlu Periksa Jokowi

Polisi sedang mengusut dugaan penggelembungan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014–2015. Penyelidikan atas pengganaan dana hibah lebih dari Rp 13 miliar itu dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan sejumlah saksi.

Menurut sejumlah sumber yang mengetahui adanya pemeriksaan itu, penggelembungan di antaranya dilakukan selepas kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan (LPK) untuk Pramuka Penegak dan Pandega pada 2015. Panitia kegiatan hanya menerima dana Rp 39 juta, namun diminta mengakui bahwa mereka menerima Rp 86 juta sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang dibuat Kwarda ke pemerintah DKI.

Dalam kegiatan Perkemahan Wirakarya untuk penegak dan pandega di Jakarta Utara pada 2015, panitia hanya menerima Rp 30 juta, namun sebenarnya dana tersebut sebesar Rp 300 juta. Ada lagi kegiatan Lomba Prestasi Penegak 2015 dengan anggaran Rp 275 juta, namun panitia hanya diberikan dana Rp 70 juta.

Tempo menemui Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD) Kwartir Daerah DKI Jakarta 2013–2015, Iriani Dewi Sarwestri, untuk meminta konfirmasi, kemarin. Dia diketahui menjadi ketua panitia lomba prestasi penegak tersebut yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Dalam keterangannya, Iriani mengatakan, kegiatan itu diikuti sekitar seratus peserta dan 50 panitia. Tapi, berdasarkan dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dimiliki Tempo, jumlah peserta berdasarkan jumlah tiket masuk bumi perkemahan mencapai 1.000 orang. “Saya tidak tahu itu,” kata dia, Selasa, 24 Januari 2017.

Iriani juga menggelar lomba serupa setahun sebelumnya dengan jumlah peserta yang sama. Namun SPJ menyebutkan kegiatan pada tahun itu diikuti 2.000 orang. Anggaran yang tertera pun jauh melampaui yang pernah diterima Iriani, yakni sebesar Rp 80 juta.

Dia pun mengakui asing dengan beberapa lembar kuitansi karena tidak sama dengan yang pernah disetorkannya setelah kegiatan usai ke kwarda. “Kalau di sana (SPJ) tertera Rp 550 juta saya tidak tahu,” kata dia lagi.

Iriani yang ikut diperiksa polisi karena dua kegiatan itu justru mengungkapkan kejanggalan yang lebih telak mengenai kegiatan Jambore On The Internet (JOTI) 2015 di dewan kerja daerah yang dipimpinnya. Dari data SPJ, ada anggaran sebesar Rp 56 juta untuk kegiatan tersebut. “Padahal, kami selaku panitia JOTI tidak menerima uang sepeser pun dari Kwartir Jakarta,” tutur dia.

Saat dimintai konfirmasi soal dugaan penggelembungan dana pertanggungjawaban, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto hanya menjawab, “Saya konfirmasi ke penyidiknya dulu, ya.” Adapun pelaksana tugas Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta Happy Gustin menyatakan tidak tahu ihwal surat-surat pertanggungjawaban itu. “Mohon maaf, saya tidak tahu. Tanya saja kepada yang tanda tangan,” kata dia.

Sementara itu, Sylviana belum memberikan tanggapan atas dugaan penggelembungan anggaran dan laporan pertanggungjawaban fiktif tersebut. Pesan dan telepon Tempo tak kunjung diresponsnya. Namun beberapa waktu lalu dia menyampaikan telah mengembalikan dana hibah yang tidak terpakai ke pemerintah DKI sebesar Rp 836 juta untuk angaran 2014 dan 2015. “Selain itu, telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dengan hasil pendapat wajar,” ujar dia.

GANGSAR PARIKESIT

Simak pula:
Debat Pilkada DKI, Ini Alasan KPU Pakai Dua Moderator
T
eka Teki Kematian 3 Mahasiswa UII:Disebut Diare, Faktanya...






Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

24 hari lalu

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


Sylviana Murni: Pengganti Anies Baswedan Harus Berintegritas dan Komitmen

26 hari lalu

Sylviana Murni: Pengganti Anies Baswedan Harus Berintegritas dan Komitmen

Eks lawan Anies Baswedan di Pilkada 2017 dan anggota DPD RI, Sylviana Murni, menilai Pj Gubernur harus punya komitmen memajukan Jakarta


Bareskrim Didesak Segera Periksa Kapolda Metro Fadil Imran, Sesuai Aturan Kapolri Listyo Sigit

48 hari lalu

Bareskrim Didesak Segera Periksa Kapolda Metro Fadil Imran, Sesuai Aturan Kapolri Listyo Sigit

Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto menyampaikan Bareskrim Polri harus segera memeriksa Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran.


Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Disambut Anak dan Menantu, Serta Cium Kening Istri

20 Juli 2022

Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Disambut Anak dan Menantu, Serta Cium Kening Istri

Keluarga menyambut Muhammad Rizieq Shihab atau biasa dikenal Habib Rizieq di rumahnya di Petamburan. Rizieq Shihab bebas bersyarat hari ini.


Sylviana Murni Tetap Dukung Amandemen UUD 1945, Jamin Tak Ada Penumpang Gelap

20 Maret 2022

Sylviana Murni Tetap Dukung Amandemen UUD 1945, Jamin Tak Ada Penumpang Gelap

Sylviana Murni menjamin Amandemen UUD 1945 tak akan disusupi kepentingan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan pemilu.


Anggota DPD Sylviana Murni Sepakati Pernyataan Megawati Soal Minyak Goreng

20 Maret 2022

Anggota DPD Sylviana Murni Sepakati Pernyataan Megawati Soal Minyak Goreng

Sylviana Murni sependapat dengan Megawati soal masyarakat harus menggunakan minyak goreng secara efisien dan mengubah metode masak.


DPD Minta Ketentuan Ruang Terbuka Hijau di IKN Konsisten dengan Undang-Undang

4 Maret 2022

DPD Minta Ketentuan Ruang Terbuka Hijau di IKN Konsisten dengan Undang-Undang

DPD meminta pemerintah belajar dari pengalaman Jakarta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.


Sylviana Murni Apresiasi Pemprov DKI yang Tuntaskan Pengerukan Kali Mampang

22 Februari 2022

Sylviana Murni Apresiasi Pemprov DKI yang Tuntaskan Pengerukan Kali Mampang

Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang sudah menuntaskan pengerukan Kali Mampang


Bukan Lagi Ibu Kota Negara, Status Jakarta Bakal Seperti Aceh dan Yogyakarta

4 Februari 2022

Bukan Lagi Ibu Kota Negara, Status Jakarta Bakal Seperti Aceh dan Yogyakarta

Walaupun tidak berstatus Ibu Kota Negara lagi, Jakarta tetap memiliki akar budayanya sendiri.


Ibu Kota Pindah, Senator Sylviana: Warga Jakarta, Don't Worry be Happy

4 Februari 2022

Ibu Kota Pindah, Senator Sylviana: Warga Jakarta, Don't Worry be Happy

Sylviana Murni mengatakan, nantinya Jakarta bakal seperti New York dan Ibu Kota yang baru akan seperti Washington di Amerika Serikat.