Kasus Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Ini Modusnya

Reporter

Mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni (kedua kanan) dikawal usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2016. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta ke tahap penyidikan. "Untuk menemukan tersangka," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian RI, Komisaris Besar Martinus Sitompul, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Januari 2017.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa calon wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni pada 20 Januari 2017. Penyidik meminta keterangannya karena dia pernah menjabat sebagai Kepala Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

Baca juga:

Sylviana Terlibat Kasus, Ramai Tagar #AHYCagubJomblo

Asal-usul Kata Bansos dalam Kasus Dana Pramuka DKI
Kasus Dana Bansos DKI, Polri: Tak Perlu Periksa Jokowi

Polisi sedang mengusut dugaan penggelembungan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014–2015. Penyelidikan atas pengganaan dana hibah lebih dari Rp 13 miliar itu dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan sejumlah saksi.

Menurut sejumlah sumber yang mengetahui adanya pemeriksaan itu, penggelembungan di antaranya dilakukan selepas kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan (LPK) untuk Pramuka Penegak dan Pandega pada 2015. Panitia kegiatan hanya menerima dana Rp 39 juta, namun diminta mengakui bahwa mereka menerima Rp 86 juta sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang dibuat Kwarda ke pemerintah DKI.

Dalam kegiatan Perkemahan Wirakarya untuk penegak dan pandega di Jakarta Utara pada 2015, panitia hanya menerima Rp 30 juta, namun sebenarnya dana tersebut sebesar Rp 300 juta. Ada lagi kegiatan Lomba Prestasi Penegak 2015 dengan anggaran Rp 275 juta, namun panitia hanya diberikan dana Rp 70 juta.

Tempo menemui Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD) Kwartir Daerah DKI Jakarta 2013–2015, Iriani Dewi Sarwestri, untuk meminta konfirmasi, kemarin. Dia diketahui menjadi ketua panitia lomba prestasi penegak tersebut yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Dalam keterangannya, Iriani mengatakan, kegiatan itu diikuti sekitar seratus peserta dan 50 panitia. Tapi, berdasarkan dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dimiliki Tempo, jumlah peserta berdasarkan jumlah tiket masuk bumi perkemahan mencapai 1.000 orang. “Saya tidak tahu itu,” kata dia, Selasa, 24 Januari 2017.

Iriani juga menggelar lomba serupa setahun sebelumnya dengan jumlah peserta yang sama. Namun SPJ menyebutkan kegiatan pada tahun itu diikuti 2.000 orang. Anggaran yang tertera pun jauh melampaui yang pernah diterima Iriani, yakni sebesar Rp 80 juta.

Dia pun mengakui asing dengan beberapa lembar kuitansi karena tidak sama dengan yang pernah disetorkannya setelah kegiatan usai ke kwarda. “Kalau di sana (SPJ) tertera Rp 550 juta saya tidak tahu,” kata dia lagi.

Iriani yang ikut diperiksa polisi karena dua kegiatan itu justru mengungkapkan kejanggalan yang lebih telak mengenai kegiatan Jambore On The Internet (JOTI) 2015 di dewan kerja daerah yang dipimpinnya. Dari data SPJ, ada anggaran sebesar Rp 56 juta untuk kegiatan tersebut. “Padahal, kami selaku panitia JOTI tidak menerima uang sepeser pun dari Kwartir Jakarta,” tutur dia.

Saat dimintai konfirmasi soal dugaan penggelembungan dana pertanggungjawaban, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto hanya menjawab, “Saya konfirmasi ke penyidiknya dulu, ya.” Adapun pelaksana tugas Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta Happy Gustin menyatakan tidak tahu ihwal surat-surat pertanggungjawaban itu. “Mohon maaf, saya tidak tahu. Tanya saja kepada yang tanda tangan,” kata dia.

Sementara itu, Sylviana belum memberikan tanggapan atas dugaan penggelembungan anggaran dan laporan pertanggungjawaban fiktif tersebut. Pesan dan telepon Tempo tak kunjung diresponsnya. Namun beberapa waktu lalu dia menyampaikan telah mengembalikan dana hibah yang tidak terpakai ke pemerintah DKI sebesar Rp 836 juta untuk angaran 2014 dan 2015. “Selain itu, telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dengan hasil pendapat wajar,” ujar dia.

GANGSAR PARIKESIT

Simak pula:
Debat Pilkada DKI, Ini Alasan KPU Pakai Dua Moderator
T
eka Teki Kematian 3 Mahasiswa UII:Disebut Diare, Faktanya...






Ismail Bolong Bilang Setor Rp 6 Miliar ke Petinggi Bareskrim, Lemkapi: Banyak Misteri

18 hari lalu

Ismail Bolong Bilang Setor Rp 6 Miliar ke Petinggi Bareskrim, Lemkapi: Banyak Misteri

Lemkapi meminta Divpropam Polri memeriksa isi video viral Ismail Bolong atau IB tentang setoran uang ke petinggi Kepolisian.


Bamus Betawi Dukung Heru Budi Hartono Tata Jakarta

30 hari lalu

Bamus Betawi Dukung Heru Budi Hartono Tata Jakarta

Sejumlah pengurus Bamus Betawi mengunjungi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota


Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

40 hari lalu

Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

Sylviana Murni mengatakan, pihaknya ingin segera menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas dan memberi masukan.


Ridwan Saidi Sarankan Heru Budi Hartono Komunikasi dengan Tokoh Betawi

46 hari lalu

Ridwan Saidi Sarankan Heru Budi Hartono Komunikasi dengan Tokoh Betawi

Budayawan Betawi Ridwan Saidi dan anggota DPD asal Jakarta Sylviana Murni tidak memasalahkan Heru Budi Hartono jadi Pj Gubernur DKI Jakarta.


Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

11 September 2022

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


Sylviana Murni: Pengganti Anies Baswedan Harus Berintegritas dan Komitmen

9 September 2022

Sylviana Murni: Pengganti Anies Baswedan Harus Berintegritas dan Komitmen

Eks lawan Anies Baswedan di Pilkada 2017 dan anggota DPD RI, Sylviana Murni, menilai Pj Gubernur harus punya komitmen memajukan Jakarta


Bareskrim Didesak Segera Periksa Kapolda Metro Fadil Imran, Sesuai Aturan Kapolri Listyo Sigit

18 Agustus 2022

Bareskrim Didesak Segera Periksa Kapolda Metro Fadil Imran, Sesuai Aturan Kapolri Listyo Sigit

Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto menyampaikan Bareskrim Polri harus segera memeriksa Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran.


Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Disambut Anak dan Menantu, Serta Cium Kening Istri

20 Juli 2022

Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Disambut Anak dan Menantu, Serta Cium Kening Istri

Keluarga menyambut Muhammad Rizieq Shihab atau biasa dikenal Habib Rizieq di rumahnya di Petamburan. Rizieq Shihab bebas bersyarat hari ini.


Sylviana Murni Tetap Dukung Amandemen UUD 1945, Jamin Tak Ada Penumpang Gelap

20 Maret 2022

Sylviana Murni Tetap Dukung Amandemen UUD 1945, Jamin Tak Ada Penumpang Gelap

Sylviana Murni menjamin Amandemen UUD 1945 tak akan disusupi kepentingan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan pemilu.


Anggota DPD Sylviana Murni Sepakati Pernyataan Megawati Soal Minyak Goreng

20 Maret 2022

Anggota DPD Sylviana Murni Sepakati Pernyataan Megawati Soal Minyak Goreng

Sylviana Murni sependapat dengan Megawati soal masyarakat harus menggunakan minyak goreng secara efisien dan mengubah metode masak.