Kasus Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Ini Modusnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni (kedua kanan) dikawal usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2016. ANTARA/Reno Esnir

    Mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni (kedua kanan) dikawal usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2016. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta ke tahap penyidikan. "Untuk menemukan tersangka," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian RI, Komisaris Besar Martinus Sitompul, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Januari 2017.

    Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa calon wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni pada 20 Januari 2017. Penyidik meminta keterangannya karena dia pernah menjabat sebagai Kepala Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

    Baca juga:

    Sylviana Terlibat Kasus, Ramai Tagar #AHYCagubJomblo

    Asal-usul Kata Bansos dalam Kasus Dana Pramuka DKI
    Kasus Dana Bansos DKI, Polri: Tak Perlu Periksa Jokowi

    Polisi sedang mengusut dugaan penggelembungan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014–2015. Penyelidikan atas pengganaan dana hibah lebih dari Rp 13 miliar itu dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan sejumlah saksi.

    Menurut sejumlah sumber yang mengetahui adanya pemeriksaan itu, penggelembungan di antaranya dilakukan selepas kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan (LPK) untuk Pramuka Penegak dan Pandega pada 2015. Panitia kegiatan hanya menerima dana Rp 39 juta, namun diminta mengakui bahwa mereka menerima Rp 86 juta sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang dibuat Kwarda ke pemerintah DKI.

    Dalam kegiatan Perkemahan Wirakarya untuk penegak dan pandega di Jakarta Utara pada 2015, panitia hanya menerima Rp 30 juta, namun sebenarnya dana tersebut sebesar Rp 300 juta. Ada lagi kegiatan Lomba Prestasi Penegak 2015 dengan anggaran Rp 275 juta, namun panitia hanya diberikan dana Rp 70 juta.

    Tempo menemui Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD) Kwartir Daerah DKI Jakarta 2013–2015, Iriani Dewi Sarwestri, untuk meminta konfirmasi, kemarin. Dia diketahui menjadi ketua panitia lomba prestasi penegak tersebut yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

    Dalam keterangannya, Iriani mengatakan, kegiatan itu diikuti sekitar seratus peserta dan 50 panitia. Tapi, berdasarkan dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dimiliki Tempo, jumlah peserta berdasarkan jumlah tiket masuk bumi perkemahan mencapai 1.000 orang. “Saya tidak tahu itu,” kata dia, Selasa, 24 Januari 2017.

    Iriani juga menggelar lomba serupa setahun sebelumnya dengan jumlah peserta yang sama. Namun SPJ menyebutkan kegiatan pada tahun itu diikuti 2.000 orang. Anggaran yang tertera pun jauh melampaui yang pernah diterima Iriani, yakni sebesar Rp 80 juta.

    Dia pun mengakui asing dengan beberapa lembar kuitansi karena tidak sama dengan yang pernah disetorkannya setelah kegiatan usai ke kwarda. “Kalau di sana (SPJ) tertera Rp 550 juta saya tidak tahu,” kata dia lagi.

    Iriani yang ikut diperiksa polisi karena dua kegiatan itu justru mengungkapkan kejanggalan yang lebih telak mengenai kegiatan Jambore On The Internet (JOTI) 2015 di dewan kerja daerah yang dipimpinnya. Dari data SPJ, ada anggaran sebesar Rp 56 juta untuk kegiatan tersebut. “Padahal, kami selaku panitia JOTI tidak menerima uang sepeser pun dari Kwartir Jakarta,” tutur dia.

    Saat dimintai konfirmasi soal dugaan penggelembungan dana pertanggungjawaban, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto hanya menjawab, “Saya konfirmasi ke penyidiknya dulu, ya.” Adapun pelaksana tugas Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta Happy Gustin menyatakan tidak tahu ihwal surat-surat pertanggungjawaban itu. “Mohon maaf, saya tidak tahu. Tanya saja kepada yang tanda tangan,” kata dia.

    Sementara itu, Sylviana belum memberikan tanggapan atas dugaan penggelembungan anggaran dan laporan pertanggungjawaban fiktif tersebut. Pesan dan telepon Tempo tak kunjung diresponsnya. Namun beberapa waktu lalu dia menyampaikan telah mengembalikan dana hibah yang tidak terpakai ke pemerintah DKI sebesar Rp 836 juta untuk angaran 2014 dan 2015. “Selain itu, telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dengan hasil pendapat wajar,” ujar dia.

    GANGSAR PARIKESIT

    Simak pula:
    Debat Pilkada DKI, Ini Alasan KPU Pakai Dua Moderator
    T
    eka Teki Kematian 3 Mahasiswa UII:Disebut Diare, Faktanya...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.