BNP2TKI Fasilitasi Pemulangan Korban Kapal TKI Karam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kapal tenggelam

    Ilustrasi kapal tenggelam

    TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono memastikan pihaknya akan memfasilitasi pemulangan para korban kapal pengangkut TKI yang karam di perairan dekat Mersing, Johor, Malaysia, Senin, 23 Januari 2017. Ia mengatakan setelah korban teridentifikasi, pihaknya akan menghubungi pihak keluarga masing-masing.

    “Sesuai dengan ketentuan, BNP2TKI akan mengirim para korban ke keluarga masing-masing dari bandara kedatangan ke rumah keluarga,” kata Hermono saat dihubungi Tempo, Rabu, 25 Januari 2017.

    Baca: Korban Tewas Kapal TKI Karam di Johor Jadi 14 Orang

    Hermono mengimbau masyarakat yang merasa ada anggota keluarganya berada dalam kapal nahas tersebut agar segera melapor ke satuan tugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia. Selain itu, mereka bisa menghubungi nomor telepon 081285014281 untuk mendapatkan informasi lebih terbaru atas kejadian tersebut. Ia meminta masyarakat menyampaikan identitas dan ciri khusus untuk membantu identifikasi korban.

    Menurut Hermono, BNP2TKI akan bekerja sama dengan KJRI Johor Bahru dan Kementerian Luar Negeri untuk mengirim para korban, baik korban yang selamat maupun meninggal, ke keluarga masing-masing.

    Baca: Kronologi Penemuan Kapal Pengangkut TKI Karam di Malaysia

    Hermono menduga kuat bahwa korban adalah TKI yang berangkat melalui jalur ilegal. Ia meminta masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri menggunakan jalur resmi. “Melalui jalur tidak resmi sangat berbahaya.”

    DANANG FIRMANTO

    Simak pula:
    Kasus Dana Hibah Pramuka Masuk ke Tahap Penyidikan
    Bertamu ke Israel, Istibsyaroh Akan Hadapi ‘Pengadilan’ MUI
    Rizieq Syihab Diimbau Tak ke Jawa Timur



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.