Kasus Dana Hibah Pramuka Masuk ke Tahap Penyidikan

Reporter

Sylviana Murni usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, 20 Januari 2017. Ia menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta. TEMPO/ M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian RI, Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta telah dinaikkan statusnya ke penyidikan. "Untuk menemukan tersangka," kata dia di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Rabu 25 Januari 2017.

Kasus ini menyeret nama calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni. Pasangan calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono itu telah memberikan keterangan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Januari 2017.

Baca juga:
Sylviana Terlibat Kasus, Ramai Tagar #AHYCagubJomblo
Asal-usul Kata Bansos dalam Kasus Dana Pramuka DKI
Kasus Dana Bansos DKI, Polri: Tak Perlu Periksa Jokowi

Dalam surat pemanggilan Sylviana, tertulis bahwa Bareskrim tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2014 dan 2015. Dia diminta memberi keterangan karena dia pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta sekaligus Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

Adapun Sylviana telah memberi penjelasan bahwa dana itu bukanlah bansos melainkan dana hibah. Menurut dia, dana tersebut berdasarkan kepada Surat Keputusan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo. Sylvi berujar, dalam SK itu tertulis biaya operasional pengurus Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta dibebankan kepada APBD melalui belanja hibah. "Jadi jelas di sini bukan bansos tetapi hibah," ujarnya, Jumat 20 Januari 2017.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan polisi menyelidiki kasus ini sesuai dengan laporan yang masuk. Setelah beberapa orang diperiksa, maka kasus ini semakin terang. "Itulah fungsinya penyelidikan, membuat yang tidak jelas menjadi jelas," kata dia.

REZKI ALVIONITASARI

Simak juga:
Disebut 'Babu', Buruh Migran Anggap Fahri Hamzah Gagal Paham
Tuduhan TNI-Polri Selundupkan Senjata, DPR:Apa Sih Untungnya






Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

1 jam lalu

Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

Edi Hasibuan mengatakan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bermakna bangun sinergi.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

2 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

2 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

2 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

2 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

3 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,