Tuduhan TNI-Polri Selundupkan Senjata, DPR:Apa Sih Untungnya

Reporter

TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Asril Tandjung yakin bahwa pasukan keamanan Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menyelundupkan senjata kala bertugas di Darfur, Sudan. "Sementara itu, sambil kami tunggu perkembangan," kata Asril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2017.

Berdasarkan hasil konfirmasi ke berbagai pihak, kata Asril, diperoleh kabar bahwa TNI dan Polri tidak terlibat dalam penyelundupan senjata ini. Asril berujar, untuk apa pula pasukan perdamaian Indonesia menyelundupkan senjata. Sebab kualitas senjata produksi Indonesia sudah bagus dan diminati banyak negara. "Apa sih untungnya?" ucap Asril.

Simak juga:

Ryamizard: Kita Tidak di Kiri-Kanan, Pancasila di Tengah
Elektabilitas Ahok Merangkak Naik, Ini Penyebabnya

Politikus Partai Gerindra ini menuturkan pihak TNI juga telah membantah upaya penyelundupan itu. Sedangkan pihak Polri sedang melakukan investigasi. "Tapi, saya rasa gak mungkin, ya," kata dia. 

Mantan Ketua Kontingen Indonesia untuk PBB di Kamboja pada 1993 ini bercerita tiap pasukan keamanan yang akan berangkat ke luar negeri maupun kembali akan dipisahkan dengan senjatanya. Senjata-senjata yang dibawa selalu dikemas di dalam peti. "Naik pesawat kami gak pegang senjata sesuai ketentuan PBB," ujarnya.

Dengan ramainya pemberitaan ini, Asril berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pendekatan dengan pemerintah Sudan agar masalah ini selesai. "Siapa yang memalukan Indonesia," Asril berujar. Dia menambahkan, Indonesia sangat serius menjaga perdamaian dunia. Bahkan, Indonesia termasuk negara terbanyak yang mengirim pasukan perdamaian.

Baca juga:
Megawati Dilaporkan ke Polisi karena Pidatonya di HUT PDI-P
Mahasiswa UII Tewas, Diinjak dan Disabet Rotan 10 Kali

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Wuryanto telah membantah kabar penangkapan pasukan perdamaian Indonesia karena diduga menyelundupkan senjata. Menurut dia, semua anggota TNI yang tergabung dalam United Nations Missions in Darfur (Unamid) masih bertugas di sana hingga Maret 2017.

Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga membantah pasukan Polri melakukan penyelundupan. Menurut Kompolnas, barang-barang yang berisi senjata ilegal itu juga diketahui bukan milik Polri ataupun pasukan Garuda Bhayangkara II–FPU 8. Sebab, barang-barang itu tidak menggunakan label identitas pasukan FPU-8 dan bahkan tidak ada dalam manifes barang.

AHMAD FAIZ






Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

1 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

2 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

3 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

3 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

4 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

6 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

6 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

6 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

7 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

8 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP