Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

186 Kapal Ikan Eks Asing Terlibat Praktik Perdagangan Orang

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan kepada media di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 27 September 2016. Dalam keterangannya, Susi menyampaikan kapal pengawasan perikanan milik KKP berhasil menangkap delapan kapal asing yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan kepada media di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 27 September 2016. Dalam keterangannya, Susi menyampaikan kapal pengawasan perikanan milik KKP berhasil menangkap delapan kapal asing yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 186 kapal ikan buatan luar negeri milik 11 perusahaan melakukan praktik perdagangan orang dan pekerja paksa.

Keterlibatan itu terkuak setelah pemerintah melakukan moratorium kapal ikan eks asing yang dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan telah mencabut izin perikanan 11 perusahaan itu. Sebagian kapal itu beroperasi di Benjina dan Ambon.

"Selain itu, Pengadilan Negeri Tual telah menghukum delapan orang pelaku perdagangan orang di Benjina dengan hukuman tiga tahun penjara," katanya dalam peluncuran Laporan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa di Industri Perikanan di Indonesia oleh International Organization of Migration (IOM), Selasa (24 Januari 2017).

Dia melanjutkan, melalui koordinasi KKP dengan Kementerian Tenaga Kerja, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kedubes Thailand, Kedubes Myanmar, serta IOM, pemerintah memulangkan 1.152 korban perdagangan orang yang bekerja di kapal ikan sepanjang 2015. Pemerintah juga membantu penyelesaian gaji ABK korban perdagangan orang yang tertunggak dan tidak dibayar oleh pemilik kapal.

Pada 1 Desember 2015, Susi juga menerbitkan Peraturan Menteri No 35/2015 untuk melindungi HAM pekerja kapal perikanan.

"Namun, pekerjaan rumah kita belum berhenti sampai di sini. Masih banyak kasus perdagangan orang yang melibatkan sekitar 250.000 ABK Indonesia di atas kapal ikan asing dan perairan asing, seperti kapal-kapal berbendera Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, dan Spanyol," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai upaya lanjutan perlindungan HAM pekerja kapal perikanan, Susi menerbitkan Peraturan Menteri No 42/2016 dan Peraturan Menteri No 2/2017 yang akan menjadi landasan perlindungan awak kapal perikanan serta pelaksanaan kebijakan perlindungan HAM dalam industri perikanan.

Permen No 42 menjadi instrumen hukum yang memastikan awak kapal perikanan memiliki kompetensi yang layak untuk bekerja sehingga tidak ada lagi pemalsuan kontrak, dokumen, dan jeratan utang, yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang.

Adapun Permen No 2 berlaku sebagai acuan penerapan sertifikasi HAM pada perusahaan perikanan.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.


RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

(Dari kiri) Kabiro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia  G. L. Kalake, Plt. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita, dan Senior Advisor for Climate and Environmental Governance AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.


Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Pematokan laut dengan cara dipagar bentangan batang bambu sepanjang 400 meter menyebabkan  nelayan pesisir Desa Jenggot  Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang  tak bisa melaut. FOTO: istimewa
Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.