Cegah Korupsi, KSAU Lakukan Pendampingan Pengadaan Alutsista

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melakukan salam komando bersama pejabat baru KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Marsekal TNI Agus Supriatna (kanan), seusai upacara serah terima jabatan, di Lapangan Udara Militer TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, 20 Januari 2017.  TEMPO/Imam Sukamto

    Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melakukan salam komando bersama pejabat baru KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Marsekal TNI Agus Supriatna (kanan), seusai upacara serah terima jabatan, di Lapangan Udara Militer TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, 20 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, dirinya akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendampingan dalam proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

    "Semua harus terukur sesuai dengan aturan. Oleh karenanya, saya akan melakukan pendampingan, mulai proses perencanaan, proses pengadaan hingga proses penerimaan barang. Sehingga, harapan kita alutsista itu sesuai dengan permintaan dari satuan bawah," kata KSAU seusai membuka Rapat Pimpinan TNI AU 2017 di Markas Besar TNI-AU Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2017.

    Baca juga: Korupsi Alutsista, Ini Alasan Hakim Memvonis Seumur Hidup

    Pendampingan yang dilakukannya agar proses pengadaan alutsista sesuai dengan aturan yang ada dan tidak terjadi penyelewengan.

    Ia menegaskan pihaknya tidak pandang bulu terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran. Penegakan hukum harus dilakukan. Oleh karena itu, harus melakukan deteksi dini dan cegah dini.

    Menurut dia, TNI AU harus melakukan perencanaan yang transparan hingga dengan pengadaan barang alutsista untuk mengantisipasi tindakan korupsi.

    Simak pula: Korupsi Alutsista, KPK Siap Bantu Kemenhan Lacak Aset

    "Kasus korupsi harus segera ditindaklanjuti dan segera diambil tindakan. Kita malu kepada rakyat kenapa kita lakukan itu, kita juga malu kepada sumpah prajurit," tuturnya.

    Dalam Rapim TNI AU, mantan Irjen Kemhan ini mengatakan, ada empat kebijakan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain, konsep gelar kekuatan TNI AU dengan mempertimbangkan fleksibellitas pelaksanaan operasi, dapat memberikan efek tangkal sebagai pencegah dan keleluasaan dalam melakukan fungsi penindakan terhadap setiap ancaman.

    Selain itu, penataan keuataan yang dimiliki tidak terpusat di satu wilayah jawasentris, sehingga tidak menyebabkan kekosongan di wilayah Indonesia lainnya.

    Lihat juga: Korupsi Alutsista, Brigjen Teddy Dihukum Seumur Hidup

    Kedua, tegakkan hukum di lingkungan TNI AU; ketiga, meningkatkan kualitas SDM; dan keselamatan terbang dan kerja.

    Acara Rapim TNI AU yang bertema "TNI AU yang berjiwa Kesatria, Militan dan Loyal, Siap Melaksanakan Tugas Pokok juga dihadiri Wakil KSAU Marsdya TNI Hadiyan Sumintaadmadja dan pejabat TNI AU.

    ANTARA

    Baca juga:
    Firasat Mahasiswa UII Tewas Usai Diklat Mapala
    Sidang Ahok, Lurah: Protes Tidak Ada, yang Ada Tepuk Tangan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.