Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat Dengan MPR, Jokowi Singgung Femonena Saling Hujat

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menggelar silaturahim dan halal bihalal di Istana Negara Jakarta, 11 Juli 2016. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menggelar silaturahim dan halal bihalal di Istana Negara Jakarta, 11 Juli 2016. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk menyinggung kondisi sosial terkini di Indonesia dalam rapatnya dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satunya, perihal fenomena saling lapor dan hujat pasca peristiwa dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Hal itu disampaikan Pak Jokowi tadi, kok begini, saling lapor, saling hujat," ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid usai rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa 24 Januari 2017.

Sejak kasus dugaan penistaan agama yang menyerat Ahok mencuat, beragam aksi saling lapor dan hujat terjadi. Misalnya, Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq tiga kali dilaporkan atas dugaan penyebaran kebencian dan penodaan agama.

Baca juga:
Alasan Arifin Ilham Menjamin Nurul Fahmi Si Pengibar Bendera
Mahasiswa UII Itu Diinjak dan Punggungnya Disabet Rotan 10 Kali

Contoh lain adalah penangkapan Nurul Fahmi oleh pihak Kepolisian hanya karena ia berunjuk rasa sambil membawa bendera merah putih yang dicoreti dengan tulisan Arab pada bagian tengahnya. Ia dianggap telah melecehkan lambang negara sehingga ditangkap. Nuruf Fahmi menjadi tersangka dijerat dengan Pasal 68 UU Lambang Negara yang ancaman hukumannya 5 tahun bui. Padahal, kata Hidayat Nur Wahid, ada keyakinan bahwa Nurul tak memiliki niatan untuk melecehkan lambang negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hidayat Nur Wahid melanjutkan, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ingin aksi saling hujat, saling lapor, cepat tangkap semacam itu terjadi lagi. Jokowi, menurutnya, ingin beberapa kasus tertentu bisa diselesaikan dengan jalur dialog dan kebersamaan untuk mencapai mufakat.

"Makanya, tadi beliau (Presiden Joko Widodo) juga menyinggung soal Dewan Kerukunan Nasional yang harapannya beragam persoalan bisa diselesaikan lewat rembukan, sehingga tidak harus sampai pada tingkat saling lapor dan hujat," tutur Hidayat Nur Wahid.

ISTMAN MP


Baca juga:

Sultan Soal Mahasiswa UII: Yang Muda Harusnya Dilindungi
Hangeng ex-Super Junior Ditempeli Semen Cetakan Wajah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

6 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

6 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

13 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

14 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.