Kasus E-KTP, KPK Akan Periksa Adik Gamawan dan Pegawai BPKP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, mengenakan rompi berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 21 Desember 2016. Irman akhirnya ditahan KPK setelah puluhan kali diperiksa sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 30 September 2016 lalu, terkait keterlibatanya dalam dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011 dan 2012, yang membocorkan anggaran negara mencapai Rp2,3 triliyun dari total nilai proyek Rp5,9 triliyun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Tersangka bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, mengenakan rompi berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 21 Desember 2016. Irman akhirnya ditahan KPK setelah puluhan kali diperiksa sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 30 September 2016 lalu, terkait keterlibatanya dalam dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011 dan 2012, yang membocorkan anggaran negara mencapai Rp2,3 triliyun dari total nilai proyek Rp5,9 triliyun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dengagn kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Beberapa saksi yang dihadirkan berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Mereka adalah mantan auditor BPKP Ahmad Burhanuddin Taufiq, serta pegawai BPKP Adi Pratomo, Edi Karim, dan Arief Tri Hardiyanto. Selain itu, KPK akan memeriksa Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten Djoko Sumarsono.

    "Dihadirkan sebagai saksi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan untuk tersangka IR," kata Febri di KPK, Senin, 23 Januari 2017. 

    Baca: Suap E-KTP, Gamawan Dicecar KPK 3 Pertanyaan Selama 8 Jam

    IR yang dimaksud adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman. 

    Selain itu, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, yang juga adik bekas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Azmin Aulia. "Azmin diperiksa sebagai saksi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional untuk tersangka S," kata Febri.

    Adapun S yang dimaksud adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

    Sebelumnya, proyek e-KTP menelan anggaran hingga Rp 6 triliun. Kerugian negara dari perkara tersebut tercatat mencapai Rp 2,3 triliun. Untuk kasus ini, KPK telah menetapkan Irman dan Sugiarto sebagai tersangka.

    ARKHELAUS W.

    Baca juga:
    SBY Keluhkan Hoax, Jokowi: Jangan Banyak Keluhan
    Survei, Indonesia Urutan ke-10 Negara Paling Masa Bodoh

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?