TNI Perkuat 2 Kodam Baru di Sulawesi Utara dan Papua Barat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KSAD Jenderal TNI Mulyono membalas hormat dari prajurit Kopassus saat defile pasukan memperingati Hari Juang Kartika atau Hari Angkatan Darat, di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, 15 Desember 2016. ANTARA/R. Rekotomo

    KSAD Jenderal TNI Mulyono membalas hormat dari prajurit Kopassus saat defile pasukan memperingati Hari Juang Kartika atau Hari Angkatan Darat, di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, 15 Desember 2016. ANTARA/R. Rekotomo

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan pihaknya terus memperkuat kelengkapan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka di Sulawesi Utara dan Kodam XVIII/Kasuari di Papua Barat. Dua kodam tersebut baru diresmikan pada Desember 2016.

    "Saya inginnya begitu (diperkuat). Satuan itu dibentuk dan harus dilengkapi selengkap mungkin," ujar Mulyono di Aula Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Mabes AD, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2017.

    Meskipun begitu, Mulyono berujar pembangunan kedua kodam baru mencapai 30 persen, dalam konteks pembangunan pangkalan dan pengisian personel. Menurut dia, dukungan untuk pembangunan AD masih terbatas.

    "Baik itu pangkalan, maupun pengisian personelnya tetap tahap demi tahap. Setiap tahun anggaran kita akan tingkatkan," tutur Mulyono.

    Kata Mulyono, AD akan mengupayakan fasilitas-fasilitas yang mendesak untuk dua kodam tersebut pada 2017. "Seperti contohnya Kodam Kasuari, dia tak punya rumah sakit. Nah, ini kita utamakan membangun RS, termasuk pengisian personelnya secara berkesinambungan," ujarnya.

    Adapun markas Kodam Merdeka berada di Manado, sedangkan kodam Kasuari berada di Manokwari.

    Kodam Merdeka sempat dibubarkan pada 1985 dan dilebur bersama Kodam XIV/Hasanuddin yang berubah nama menjadi Kodam VII/Wirabuana. Saat ini, pembangunan Kodam Merdeka kembali dipisah, dan kemudian diresmikan kembali bersama Kodam Kasuari.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.