Rizieq Syihab Diperiksa, GNPF MUI Kerahkan Massa 2000 Orang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Solidaritas Merah Putih (Solmet) laporkan Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya soal pernyataannya tentang uang berlogo palu arit, 10 Januari 2017. INGE KLARA/TEMPO

    Solidaritas Merah Putih (Solmet) laporkan Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya soal pernyataannya tentang uang berlogo palu arit, 10 Januari 2017. INGE KLARA/TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya mengizinkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia melakukan aksi untuk mengawal pemeriksaan Ketua Umum Front Pembela Islam Rizieq Syihab. Besok, Rizieq akan diperiksa Polda Metro Jaya terkait logo palu-arit pada uang baru terbitan Bank Indonesia.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan peserta aksi akan mencapai dua ribu orang. "Kami akan menyiapkan pengamanan yang cukup," katanya saat dihubungi, Ahad, 22 Januari 2017. Namun, dia enggan menjelaskan dengan detail jumlah personel yang akan mengamankan aksi besok.

    Polda Metro Jaya akan memanggil Ketua Umum Front Pembela Islam Rizieq Syihab Senin besok, 23 Januari 2017. Pemanggilan Rizieq tersebut terkait dengan laporan dari Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah dan Solidaritas Merah Putih soal logo palu-arit pada uang baru terbitan Bank Indonesia.

    GNPF MUI akan mengerahkan ribuan massa dengan titik kumpul di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Massa akan berkumpul di Masjid Al-Azhar pada pukul 07.00. Kemudian, massa akan melakukan long march ke Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman.

    Novel mengatakan massa akan mengawal kasus Rizieq Syihab karena mereka menilai kasus-kasus yang menyeret Rizieq merupakan sebuah kriminalisasi terhadap ulama. "Ulama adalah garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara yang sekarang justru diam berpihak terhadap asing," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.