Sekretaris Klub Bola Madiun Kaget Rumahnya Digeledah KPK

Reporter

Penggeledahan kantor Wali Kota Madiun oleh KPK. NOFIKA DIAN NUGROHO

TEMPO.CO, Madiun - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Madiun Putra Footbal Club (MPFC) Harminto di Jalan Asahan Nomor 27 C Kelurahan/Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu, 21 Januari 2017.
Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam pembangunan pasar besar setempat senilai Rp 76,523 miliar tahun 2009 – 2012. Wali Kota Madiun Bambang Irianto telah ditahan sebagai tersangka.

Harminto menuturkan, ketika tim penyidik KPK datang dirinya sedang bekerja di perusahaan milik Bambang di Jalan Jawa, Kota Madiun. Ia buru-buru pulang setelah menerima telepon dari Kendedes Tedja Inten, istrinya yang memberitahu tentang keberadaan penyidik yang dikawal ketat oleh anggota Brigade Mobil Detasemen C Pelopor di rumahnya.

"Saya kaget dan bertanya-tanya dalam hati. Ada apa?," kata Harminto kepada Tempo, Minggu, 22 Januari 2017.

Baca juga:
KPK Tahan Wali Kota Madiun Terkait dengan Korupsi Pasar Besar
Wali Kota Madiun Anggap Kasusnya Kesalahan Administrasi
Tersangka Korupsi, Wali Kota Madiun: Saya Siap Jadi Tumbal  

Setelah tiba di rumah, penyidik memberitahukan tujuan kedatangannya ke rumah Harminto yakni tentang penyidikan dugaan korupsi. Ia tak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan tim KPK melakukan penggeledahan di seluruh ruang dan lemari di dalam kediamannya. Sementara, Harminto hanya duduk-duduk di kursi ruang tamu. ‘’Merasa ada beban mental juga karena banyak tetangga yang menonton (penggeledahan),’’ tutur dia.

Meski demikian, pria yang bekerja di salah satu perusahaan milik Bambang Irianto ini tetap melapangkan dada. Sekitar 2 jam kemudian atau pukul 12.30, ia menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik KPK. Adapun isinya tentang penyitaan faktur pembelian mobil mewah Hummer dan catatan kendaraan operasional perusahaan milik Wali Kota Bambang Irianto.

"BAP susah saya antar ke kantor (di Jalan Jawa),’’ ucap pria bertugas sebagai pencatat kendaraan pribadi maupun perusahaan milik Bambang Irianto ini.

Simak juga:
Anggota MUI ke Israel, Ma'ruf Amin: Nanti Kami Bahas
Kasus Dana Bansos, IPW Desak Polri Minta Maaf ke Sylviana

Selain rumahnya digeledah, Harminto juga sempat dimintai keterangan oleh penyidik KPK di Markas Brimob di Jalan Yos Sudarso Madiun. Sejumlah karyawan perusahaan milik Bambang juga telah dihadirkan sebagai saksi. Pihak lain di antaranya perusahaan kontraktor dan pejabat di Pemerintah Kota Madiun termasuk wakil wali kota Sugeng Rismiyanto juga dimintai keterangan.

Sayangnya, Sugeng tidak berkenan menjelaskan tentang materi yang disampaikan KPK kepada dirinya. ‘’Tanya saja sama penyidik,’’ ujar dia di sela pemeriksaan di Gedung Bhara Makota milik Kepolisian Resor Madiun Kota, Kamis, 19 Januari 2017.

Dalam kasus ini, Bambang dijerat dengan Pasal 12-I atau Pasal 12-b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

NOFIKA DIAN NUGROHO






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

13 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

14 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

21 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

22 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

23 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

1 hari lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

1 hari lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

3 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

3 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

4 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.