Tanggapi Cuitan SBY, JK: Semua Orang Berhak Punya Pandangan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan cuitan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kondisi negara saat ini merupakan pandangan pribadi. Semua orang, kata dia, berhak memiliki pandangan pribadi.

    "Twitter kan bersifat pribadi, ya itu pandangan pribadi Pak SBY, ya kami terima pandangannya. Masak pandangan seseorang saja kita tidak bisa berikan kesempatan punya pandangan," kata Kalla dalam rekaman suara dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres. Kalla mengatakan itu saat ditanya wartawan di kediaman pribadinya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 22 Januari 2017.

    Menurut Kalla, semua orang berhak memiliki pandangan pribadi. Kalla juga enggan menilai pandangan pribadi SBY ini. "Itu saya katakan tadi pandangan pribadi. Saya tidak ada minat sepaham atau tidak. Saya menganggap itu Pak SBY ada pandangan seperti itu, ya kami hargai pandangan itu," kata Kalla.

    Dalam cuitan di akun Twitter-nya, SBY mengkritik kondisi negara saat ini. "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? SBY," tulis SBY dalam cuitannya, Jumat, 20 Januari 2017. Cuitan itu diberi tanda *SBY* yang menjadi tanda bahwa cuitan itu langsung dilakukan SBY, bukan stafnya.

    Status itu ramai ditanggapi para netizen. Satu jam setelah cuitannya, ada sekitar 600 balasan dari netizen yang menanggapi cuitan SBY. Juga ada sekitar 800 orang lebih memberi tanda favorit dan di-retweet lebih dari seribu kali. Akun @SBYudhoyono merupakan akun resmi presiden ke-6 Indonesia ini. Meski dikelola oleh staf pribadi, SBY juga kerap mem-posting langsung. Cuitan yang berasal dari SBY selalu diakhiri dengan tanda *SBY*.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.