TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengamanatkan evaluasi dan pembenahan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di TNI Angkatan Udara menyusul rangkaian kecelakaan udara yang terjadi selama 2016. Amanat itu disampaikannya saat memimpin upacara militer serah-terima jabatan Kepala Staf TNI AU (KSAU).
"Kita harus berani mengevaluasi diri secara jujur, terutama soal pembangunan kekuatan alutsista," kata Panglima Gatot di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 20 Januari 2017.
Baca:
DPR Minta Kepala Staf Angkatan Udara Evaluasi Alutsista
Hadi Tjahjanto Resmi KASAU, Pangkatnya Naik Bintang Empat
Menurut Panglima, rangkaian kecelakaan udara itu seharusnya mendorong TNI bersungguh-sungguh dalam pembinaan alutsista, mulai perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga pemeliharaannya.
Gatot pun mengingatkan pasukannya untuk siap menjajal tantangan era modern. Menurut dia, TNI harus bergerak cepat, khususnya dalam merespons perkembangan teknologi dan informasi. “Tantangan ke depan tidak semakin ringan.” Perkembangan dunia yang berubah cepat harus disikapi dan diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan tepat.
KSAU yang baru, Marsekal Hadi Tjahjanto, pun menanggapi amanat itu. Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini mengaku sudah menyiapkan perbaikan manajemen dan menargetkan zero accident (nihil kecelakaan). "Kami akan melakukan yang terbaik dalam memperbaiki manajemen, bagaimana pengadaan dan latihan serta bagaimana itu bisa menekan angka kecelakaan," ujarnya saat dicegat wartawan seusai upacara sertijab.
Baca juga: Resmi Menjadi KSAU, Ini Perjalanan Karir Hadi Tjahjanto
Setelah resmi dilantik Presiden Joko Widodo dua hari lalu, pengganti Marsekal Agus Supriatna ini mengaku akan mengawasi penuh perencanaan dan pengadaan alutsista di TNI AU. "Saya akan turun ke bawah," ucapnya di Istana Kepresidenan, Rabu lalu.
Ada pula rencana peremajaan armada sesuai dengan rencana strategis (renstra) sampai dengan 2024. Salah satu rencananya soal peremajaan pesawat F5.
Sekretaris Militer Presiden periode 2015-2016 itu pun sempat mengusulkan penambahan radar pertahanan udara. Jumlah radar yang bertambah, menurut dia, bisa memperkuat pengawasan kedaulatan di udara.
Penambahan radar rencananya dilakukan di Nusa Tenggara, Pontianak, Jayapura, dan Sumatera. "Kami sudah berencana sampai 2024, mudah-mudahan 32 radar sudah terpasang."
YOHANES PASKALIS
