Banjir Lahar Gunung Sinabung Rusak Lahan Pertanian  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petani menyiram tanaman dengan latar belakang Gunung Sinabung yang mengeluarkan material vulkanik ketika erupsi di Desa Suka Tepu, Karo, Sumatera Utara, 2 September 2016. Aktivitas Gunung Sinabung berstatus Awas (level IV). ANTARA FOTO

    Seorang petani menyiram tanaman dengan latar belakang Gunung Sinabung yang mengeluarkan material vulkanik ketika erupsi di Desa Suka Tepu, Karo, Sumatera Utara, 2 September 2016. Aktivitas Gunung Sinabung berstatus Awas (level IV). ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Sekitar 30 hektare lahan tanaman bawang, jagung, dan salak rusak akibat banjir lahar Gunung Sinabung yang melanda Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, 18 Januari 2017.

    "Angka kerusakan tanaman di Desa Sukatendel, Kecamatan Tiganderket, tersebut masih bersifat hasil sementara. Dinas Pertanian Kabupaten Karo sedang menghitung angka yang pasti," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo Natanail Perangin-angin, saat dihubungi dari Medan, Kamis, 19 Januari 2017.

    Banjir lahar melanda sekitar Gunung Sinabung, yaitu di Sungai Lau Borus dan Sungai Perbaji, akibat hujan cukup deras. Banjir lahar berupa lumpur dan material bebatuan yang berasal dari Gunung Sinabung itu memenuhi badan jalan lintas Kecamatan Tiganderket-Kutabuluh, di Desa Sukatendel, Kecamatan Sukatendel.

    "Menjelang pukul 18.30 WIB, air sudah mulai surut dan tidak ada korban jiwa," ucap Natanail.

    Dia mengimbau warga Kabupaten Karo selalu waspada bila terjadi hujan deras, juga menjauhi lahar yang berasal dari gunung api tersebut. 

    "Petugas gabungan yang dibantu alat berat saat ini sedang melakukan pembersihan sejumlah badan jalan raya dan beberapa rumah warga yang terendam lumpur," kata Natanail.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.