Kejaksaan Terima SPDP, Kenapa Rizieq Belum Tersangka?  

Reporter

Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab ditemani Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan. Rencananya, Rizieq akan bertemu kembali dengan pimpinan DPR, 11 Januari 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab harus menghadapi proses hukum terkait dengan ucapannya yang dianggap menghina Pancasila. Hasil pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat atas kasus ini, status Rizieq yang semula sebagai saksi berpotensi berlanjut menjadi tersangka.

Pasalnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus Rizieq dari Kepolisian Daerah Jawa Barat. "Kemarin (Rabu, 18 Januari 2017), sudah terima SPDP dari Polda Jabar," kata Kajati Jawa Barat, Setia Untung Ari Muladi, di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2017. 

Baca: Polisi: Kasus Rizieq Diduga Hina Pancasila ke Penyidikan

Setelah menerima SPDP tersebut jaksa peneliti memiliki waktu 14 hari untuk mengecek secara formil dan materiilnya. Lazimnya seseorang yang penyelidikan kasunya ditingkatkan menjadi penyidikan akan menjadi tersangka bahkan ada yang langsung ditetapkan sebagai tersangka. "Kami koordinasi dengan Polda Jabar," ujar Setia Untung. 

Rizieq sebagai terlapor sudah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat pada 12 Januari 2017. Ketika itu, Rizieq dicecar dengan 22 pertanyaan.  Kasus pencemaran nama dan penghinaan simbol negara dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri ke Bareskrim Mabes Polri. Pada November 2016, Mabes Polri melimpahkan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat.

Dasar pelaporan itu adalah sebuah video berisi ceramah Rizieq dihadapan anggota FPI. Dalam rekaman video yang diambil saat Rizieq berceramah di Gasibu Kota Bandung 2011, yang menyebutkan bahwa "Pancasila Sukarno sila Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala"

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi, Yusri Yunus, membenarkan bahwa status pemeriksaan Rizieq dinaikan ke tingkat penyidikan. Dalam waktu dekat, kata Yusri, Polda Jawa Barat akan kembali memanggil Rizieq untuk menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan.

"Tapi belum ditentukan sebagai tersangka lho ya. Nanti kami panggil masih berstatus menjadi saksi," ujar Yusri kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 19 Januari 2017.
Status penyidikan sebuah perkara artinya, unsur pidana yang dikenakan kepada terlapor sudah terpenuhi. Tapi, penyidik masih harus terus membuktikan hal tersebut dengan cara memeriksa sejumlah saksi dan menguatkan dua alat bukti. "Kalau dua alat bukti sudah terpenuhi baru ditetapkan menjadi tersangka."

Yusri menambahkan, tahap penyidikan bisa saja Rizieq dinyatakan tidak bersalah. Hal tersebut bisa terjadi apabila pelapor mencabut gugatannya dan alat bukti tidak terpenuhi. "Bisa saja dinyatakan tidak bersalah. Bisa saja SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan," kata Yusri. Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa sedikitnya 11 saksi dalam kasus Rizieq

ANTARA | IQBAL T. LAZUARDI S

Baca juga:
Emirsyah Tersangka, KPK Ungkap Modus Suap Mesin Garuda
Sylviana Akan Diperiksa Soal Bansos, Ini Penjelasan Polri






Kepala BPIP: Perkuat Ideologi Pancasila dan Jadi Problem Solver

18 jam lalu

Kepala BPIP: Perkuat Ideologi Pancasila dan Jadi Problem Solver

Pentingnya memperkuat ideologi Pancasila di tengah paham ideologi lain yang berupaya memengaruhi bangsa Indonesia.


Bamsoet Dukung Festival Beta Pancasila Universitas Pattimura

6 hari lalu

Bamsoet Dukung Festival Beta Pancasila Universitas Pattimura

Festival Beta Pancasila mengamanatkan adanya keteguhan sikap dan tanggung jawab keluarga besar kampus untuk membela tanah air dalam wadah NKRI.


Dewan Pakar BPIP Ingatkan Mahasiswa Waspada Ideologi Transnasional

10 hari lalu

Dewan Pakar BPIP Ingatkan Mahasiswa Waspada Ideologi Transnasional

Di dunia tengah berkembang tiga paham ideologi transnasional. Mahasiswa harus pandai memilah dan bertahan pada ideologi Pancasila.


Kepala BPIP: Proklamasi Persatukan Indonesia yang Multikultur

10 hari lalu

Kepala BPIP: Proklamasi Persatukan Indonesia yang Multikultur

Banyak anggota BPUPKI merupakan tokoh dari berbagai agama dan kepercayaan. Semua bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

12 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

13 hari lalu

Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

Film dokumenter Kilometer 50 mengangkat peristiwa penembakan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Menguak cerita lain.


Bamsoet Ajak Puteri Anak dan Remaja Indonesia Bali 2022 Sebarkan Vaksin Ideologi

13 hari lalu

Bamsoet Ajak Puteri Anak dan Remaja Indonesia Bali 2022 Sebarkan Vaksin Ideologi

Vaksin ideologi diyakini mampu menangkal masuknya ideologi lain seperti radikalisme, ekstrimisme, hingga intoleransi.


Guru Besar UNS Soroti Dileburnya Mapel Pendidikan Kewarganegaraan di RUU Sisdiknas

14 hari lalu

Guru Besar UNS Soroti Dileburnya Mapel Pendidikan Kewarganegaraan di RUU Sisdiknas

Guru Besar UNS mengkritik hilangnya Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) untuk jenjang sekolah hingga perguruan tinggi di RUU Sisdiknas.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

14 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

14 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.