Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daerah Punya Kewenangan Investasi Eksplorasi Migas  

image-gnews
Industri migas harus menjadi pendorong pertumbuhan wilayah.
Industri migas harus menjadi pendorong pertumbuhan wilayah.
Iklan

INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengapresiasi berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja Minyak Bumi dan Gas. Permen ini memberi kewenangan kepada daerah untuk menanamkan modal bersama dalam aktivitas eksplorasi migas.

“Permen ini memberikan angin segar bagi kepala daerah yang memiliki potensi minyak bumi dan gas untuk menanamkan modal bersama dalam aktivitas eksplorasi dan operasi migas,” kata Aher, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas (ADPM) bidang Pembinaan BUMD dalam acara Sosialisasi Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 di kantor Pusat SKK Migas Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Menurut dia, peraturan ini sebagai jawaban terhadap pelaksanaan participating interest oleh BUMD, khususnya atas beban pembiayaan yang selama ini menjadi persoalan. Dia menginginkan Jawa Barat menjadi daerah penghasil minyak bumi dan gas yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. “Industri migas harus menjadi pendorong pertumbuhan wilayah, termasuk pengembangan masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Aher juga mengusulkan, dalam pelaksanaan Permen, daerah dilibatkan dalam proses penyiapan wilayah kerja dan pengadaan badan usaha, serta ikut menghadiri penandatanganan kontrak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Tak hanya itu, daerah juga harus dilibatkan secara aktif dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKAB), serta pengembangan aspek lingkungan masyarakat di sekitar wilayah operasi K3S. “Khusus untuk migas hilir, keberadaan daerah sangat penting, mengingat rentang kendali apabila terjadi masalah terkait dengan distribusi bahan bakar minyak dan gas. Jadi perlu ada sinergitas pusat dan daerah,” ucapnya.

Aher meminta pemerintah pusat membuka keran yang lebih luas bagi BUMD dalam mengelola industri migas hilir, tidak hanya dalam alokasi gas bumi, tapi juga dalam pengembangan usaha dan pemanfaatannya. “Pelibatan BUMD sangat strategis karena akan mendorong distribusi manfaat yang lebih besar kepada daerah dan masyarakatnya,” katanya.

Pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas dalam pemanfaatan gas untuk berbagai sektor pengguna di daerah. “Kami, pemerintah daerah, juga akan mendukung percepatan infrastruktur gas tersebut,” ujar Aher.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut data dari SKK Migas, Provinsi Jawa Barat masuk 10 wilayah penyumbang lifting minyak terbesar hingga 2016. Blok Offshore North West Java (ONWJ) di lepas pantai Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, memiliki kapasitas produksi mencapai 35.700 barel per hari.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan Permen 37 bertujuan meningkatkan peran serta daerah dan nasional melalui kepemilikan participating interest 10 persen dalam kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas.

Di dalam kontrak kerja sama migas, sejak rencana pengembangan lapangan yang pertama disetujui dan adanya wilayah kerja perpanjangan kontraktor kontrak kerja sama, BUMD setempat yang ditunjuk oleh Gubernur wajib ditawarkan participating interest 10 persen. “Ada beberapa hal yang sering menjadi kesalahpahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kontraktor, masyarakat setempat, dan penegak hukum terkait dengan penerapan perizinan di daerah dan kegiatan usaha hulu migas yang sering dianggap sebagai kegiatan swasta,” ujar Amien.

Adapu dalam acara sosialisasi tersebut hadir Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas (ADPM), yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak, Wali Kota Bengkalis, Wali Kota Bontang, dan para kepala daerah lain yang tergabung dalam ADPM. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.