Dugaan Suap Bakamla, DPR Sesalkan KPK Tak Koordinasi TNI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kedua kiri) dalam konferensi pers OTT pejabat Bakamla di Gedung KPK, Jakarta, 15 Desember 2016. Tersangka tersebut terdidi dari dua pegawai PT. Melati Techonofo Indonesia Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kedua kiri) dalam konferensi pers OTT pejabat Bakamla di Gedung KPK, Jakarta, 15 Desember 2016. Tersangka tersebut terdidi dari dua pegawai PT. Melati Techonofo Indonesia Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.COJakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyesalkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus dugaan suap satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tidak berkoordinasi dengan TNI. 

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, diamanatkan bahwa lembaga antirasuah itu berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

    Baca juga:
    Suap Bakamla, di Rumah Laksma Bambang Ditemukan ...
    Pejabat Bakamla Ditangkap KPK, Duit Dolar Jadi Bukti

    “Pada 2005 lalu juga telah disepakati dan ditandatangani nota kesepahaman di antara dua lembaga negara itu, yakni KPK dan TNI. Bahkan dalam KUHAP juga sudah ada aturan konektivitas itu,” ujar Arsul dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Januari 2017. 

    Arsul berujar, dengan adanya sejumlah aturan tersebut, secara normatif, KPK dan TNI dimungkinkan untuk mengembangkan suatu kasus bersama-sama. “Jadi apa yang menjadi pertimbangan KPK tidak membentuk tim konektivitas kasus suap di Bakamla? Padahal sebelumnya KPK pernah menjalin konektivitas dengan Kejaksaan Agung,” katanya.

    Baca pula: Suap Bakamla, KPK Periksa 3 Saksi Swasta

    Hal senada juga diungkapkan rekan Arsul di Komisi III, yaitu Akbar Faisal. Dia berharap KPK mampu bekerja sama dan berkoordinasi lebih jauh dengan TNI dalam mengusut kasus Bakamla. “Saya harap keduanya bisa bekerja sama mengusut kasus ini,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, beberapa tersangka dalam kasus dugaan suap satelit monitoring di Bakamla telah ditetapkan. Mereka adalah Deputi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan Adami Okta. 

    GHOIDA RAHMAH

    Simak:
    Pemimpin Umat Terbelah: Moderat dan Kanan, Hamdan Prihatin


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.