Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemimpin Umat Terbelah: Moderat dan Kanan, Hamdan Prihatin  

image-gnews
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, 2 November 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, 2 November 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.COJakarta - Hamdan Zoelva, Ketua Pengajian Politik Islam, mengatakan prihatin atas situasi kepemimpinan umat Islam saat ini.  “Kepemimpinan umat sekarang seakan terbelah antara moderat dan kanan. Dua kekuatan ini harus dapat didekatkan sehingga kepemimpinan Islam menjadi kuat,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 ini.
                        
Selain itu, Hamdan Zoelva mengatakan dua tantangan besar lainnya yang dihadapi umat Islam saat ini adalah kemampuan membangun kekuatan ekonomi dan merekatkan persatuan umat. “Ekonomi umat rata-rata berada di tataran bawah. Ini harus ditingkatkan menjadi menengah dan atas. Dengan peningkatan ekonomi, maka umat Islam menjadi kuat dan otomatis ketahanan ekonomi Indonesia pun bakal menguat, mengingat jumlah umat Islam di negeri ini sekitar 85 persen,” ujarnya kepada Tempo, Kamis, 19 Januari 2017.

Baca juga:
Apakah Itu Pengajian Politik Islam? Ini Kata Hamdan Zoelva 
Hamdan Zoelva: Upaya PPI Membangun Toleransi 

Menurut Hamdan, peningkatan ekonomi dibangun melalui upaya membangun kesadaran pentingnya jiwa yang mandiri dan semangat wirausaha, sehingga melahirkan sebanyak-banyaknya pengusaha muslim. Selain itu, dibangun kekuatan bersama sebagai modal pembangunan ekonomi dalam bidang produksi, distribusi dan perdagangan, serta jasa keuangan.
 
Dalam bidang sosial, membangun kesadaran sosial bersama berdasarkan persaudaraan Islam dengan sepenuhnya menyadari bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Membangun situasi sosial yang saling menghormati antara satu dan lainnya sebagai sesama warga negara tanpa perbedaan.

Silakan baca: Salat Subuh Berjemaah, Hamdan Zoelva Diangkat Jadi ...

“Dalam bidang politik, pentingnya membangun kesadaran para politikus muslim bahwa persatuan umat jauh berada di atas daripada ego pribadi dan kelompok,” Hamdan menegaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dipilihnya Hamdan Zoelva sebagai Ketua PPI ini masih dalam hitungan hari. Ia mengatakan kegiatan rutinnya sedang disusun untuk setahun ke depan. “Pada prinsipnya, siapa saja boleh mengikuti karena pengajian ini bersifat terbuka untuk umum,” tuturnya.

S. DIAN ANDRYANTO

Simak:
Mantan Ketua MK: Harapan 2017, Pengadilan Independen      
             

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahasiswa Penggemar Gibran Gugat Usia Capres-Cawapres ke MK

1 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh (kanan) memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. MK menolak permohonan uji materiil aturan ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Buruh. ANTARA/Galih Pradipta
Mahasiswa Penggemar Gibran Gugat Usia Capres-Cawapres ke MK

Almas meminta agar MK melakukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


Pro-Kontra Jokowi Pamer Pegang Data Arah Parpol dari Intelijen, Begini Respons YLBHI, Mahfud MD, NasDem, PDIP

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nsional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. Rakernas Seknas Jokowi yang diikuti sebanyak 25 perwakilan DPW se-Indonesia tersebut sebagai bagian konsolidasi organisasi dalam persiapan menjelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Pro-Kontra Jokowi Pamer Pegang Data Arah Parpol dari Intelijen, Begini Respons YLBHI, Mahfud MD, NasDem, PDIP

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pihaknya mengantongi data lengkap soal arah parpol menuai pro-kontra berbagai kalangan. Apa kata mereka?


SIM Seumur Hidup Ditolak MK, Apa Alasannya?

7 hari lalu

Ilustrasi SIM A dan SIM C. Foto : Instagram
SIM Seumur Hidup Ditolak MK, Apa Alasannya?

MK menyatakan menolak gugatan masa berlaku surat izin mengemudi (SIM) yang awalnya diusulkan berlaku SIM seumur hidup. Ini alasannya.


Perjalanan Panjang Permintaan SIM Seumur Hidup Berujung Penolakan MK

7 hari lalu

Ilustrasi ujian SIM C. ANTARA
Perjalanan Panjang Permintaan SIM Seumur Hidup Berujung Penolakan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tegas menolak gugatan masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM seumur hidup seperti KTP elektronik.


Gugatan SIM Seumur Hidup Ditolak oleh MK, Begini Alasannya

9 hari lalu

Ilustrasi SIM A dan SIM C. Foto : Instagram
Gugatan SIM Seumur Hidup Ditolak oleh MK, Begini Alasannya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM seumur hidup. Apa alasannya?


MK Gelar Sidang Pendahuluan soal Batas Usia Capres - Cawapres

16 hari lalu

Suasana sidang gugatan batas usia  Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023/Adelia/Tempo
MK Gelar Sidang Pendahuluan soal Batas Usia Capres - Cawapres

Sidang MK ini mendengarkan pokok permohonan dari tiga perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).


Haris Azhar Sebut Ada Pengikut Pejabat Publik yang Terpojok Kritik Rocky Gerung Sehingga Buat Laporan Polisi

16 hari lalu

Pengamat Politik Rocky Gerung didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar memberikan keterangan usai diperiksa kasus Direktorat Tindak Pidana Umum atas kasus penyebaran berita hoaks dan fitnah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Pemeriksaan akan dilanjutkan pada hari Rabu, 13 September mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Haris Azhar Sebut Ada Pengikut Pejabat Publik yang Terpojok Kritik Rocky Gerung Sehingga Buat Laporan Polisi

Menurut Haris, laporan terhadap Rocky Gerung berdampak positif karena membuat kebijakan itu terdokumentasi dalam lembar-lembar yang sah di polisi.


Pemeriksaan Muhaimin Iskandar oleh KPK Dinilai Aneh, Tebang Pilih, hingga Kejar Target

17 hari lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan pengusutan dugaan korupsi Ketua Umum PKB, Cak Imin saat menjadi Menaker pada 2012.
Pemeriksaan Muhaimin Iskandar oleh KPK Dinilai Aneh, Tebang Pilih, hingga Kejar Target

KPK sebut akan panggil Muhaimin iskandar dalam kasus dugaan korupsi di Kemnaker. Sejumlah pihak sebut hal ini aneh bahkan seperti kejar target.


Hamdan Zoelva Bicara Hukum yang Mempermalukan soal Pemeriksaan Cak Imin oleh KPK

17 hari lalu

Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dikabarkan bakal berduet dengan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Laporan harta kekayaan Cak Imin terakhir kali yang diserahkan pada 31 Desember 2022 menyebutkan bahwa kekayaannya sejumlah Rp 27,2 miliar (Rp 27.280.500.000). TEMPO/M Taufan Rengganis
Hamdan Zoelva Bicara Hukum yang Mempermalukan soal Pemeriksaan Cak Imin oleh KPK

Menurut Hamdan Zoelva, sikap KPK itu dapat memberikan sentimen negatif terhadap penegakkan hukum di Indonesia.


Mantan Ketua MK Anggap Aneh Pemeriksaan Cak Imin oleh KPK setelah 12 Tahun

17 hari lalu

Aset Cak Imin didominasi oleh lima bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan luas berkisar 300 sampai 1.070 meter persegi.  Dok.TEMPO
Mantan Ketua MK Anggap Aneh Pemeriksaan Cak Imin oleh KPK setelah 12 Tahun

Nama Cak Imin dikaitkan dengan kasus korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).