Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Dana Bansos, Sylviana: Kayaknya Enggak Pernah Kena Kasus

image-gnews
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni menghadiri acara Maulid Nabi di Bidara Cina, Jakarta Timur, Jumat, 30 Desember 2016. TEMPO/Arif Budiman (magang)
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni menghadiri acara Maulid Nabi di Bidara Cina, Jakarta Timur, Jumat, 30 Desember 2016. TEMPO/Arif Budiman (magang)
Iklan

TEMPO.COJakarta - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dikabarkan memanggil Sylviana Murni. Surat pemanggilan tersebut tertuang dalam surat perintah penyelidikan (sprindik) bernomor Sprin.Lidik/04/1/2017.

Surat tersebut meminta Sylviana Murni untuk hadir guna dimintai keterangannya atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015. Saat dikonfirmasi, Sylviana mengaku belum mengecek surat pemanggilan tersebut.

"Nanti saya cek dulu, ya," ujar Sylviana kepada Tempo, Kamis, 19 Januari 2017. Sylviana tidak mau berkomentar lebih jauh terkait dengan pemanggilan dirinya sebelum ia mengecek kebenaran pemanggilan tersebut.

Baca: Sylviana Murni Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana Pramuka

Sylviana Murni pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018. Saat itu, Sylviana juga menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Jabatan tersebut kemudian dilepas oleh Sylviana Murni karena ia ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Ia berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sylviana meyakini dia tak terjerat kasus tersebut. "Kayaknya enggak pernah kena kasus, deh. Iya, itu kan pemanggilan kan, ya. Kalau panggilan belum tentu berkasus, kan?" kata Sylviana.

Berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi bantuan sosial Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Sylviana diminta hadir pada Jumat, 20 Januari 2017, pukul 09.00. Sylviana diminta menemui Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta di Kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di Lantai 2 gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Atas pemanggilan tersebut, Sylviana menyatakan akan mengikuti prosedur hukum yang ada. "Kan, saya orang yang taat hukum," tutur Sylviana. Meski begitu, ia enggan berkomentar mengenai dampak kasus tersebut pada pencalonan dirinya dalam pilkada DKI Jakarta. "Sementara jawaban saya itu dulu, ya."

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Belum Setahun Beroperasi, Satgas Narkoba Bareskrim Polri Sebut Telah Tangkap 38.194 Tersangka

2 hari lalu

Konferensi pers Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024. Satgas P3GN, mulai 21 September 2023 hingga 9 Juli 2024, telah berhasil menangkap 38.194 tersangka kasus narkoba serta menyita barang bukti sabu sebanyak 4,4 ton, 2,6 juta butir ekstasi, 2,1 ton ganja, 11,4 kg kokain, 1,28 ton tembakau gorila, 32,2 kg ketamine, 86 gram heroin dan 16,7 juta butir obat keras.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Belum Setahun Beroperasi, Satgas Narkoba Bareskrim Polri Sebut Telah Tangkap 38.194 Tersangka

Satgas di bawah naungan Bareskrim Polri itu menyatakan telah menyita berbagai jenis narkoba yang dibungkus dengan kemasan teh Cina hingga kopi.


Status Tersangka Pegi Setiawan Dicabut, Komisi III DPR Minta Polri Investigasi

2 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Status Tersangka Pegi Setiawan Dicabut, Komisi III DPR Minta Polri Investigasi

Anggota Komisi III DPR Achmad Baidowi meminta Kapolda Jabar untuk menjaga profesionalitas Polri dalam menangani kasus Pegi Setiawan.


Warga Rumah Dinas Polri Pondok Karya Mampang Klaim Bukan Polisi yang Bangun Kompleks Itu

3 hari lalu

Sejumlah keluarga pensiunan Polri yang terancam diusir Yanma Polri datangi kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Warga Rumah Dinas Polri Pondok Karya Mampang Klaim Bukan Polisi yang Bangun Kompleks Itu

Ida Bagus Ketut Weda, menceritakan kondisi ketika pertama kali pindah ke rumah dinas Kompleks Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan pada 1959.


Pegi Setiawan Resmi Bebas, Kompolnas Akan Evaluasi Perkap dan Perpol Manajemen Penyidikan

3 hari lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Pegi Setiawan Resmi Bebas, Kompolnas Akan Evaluasi Perkap dan Perpol Manajemen Penyidikan

Kompolnas akan evaluasi Perkap dan Perkup terkait manajemen penyidikan, imbas bebasnya Pegi Setiawan.


Terancam Diusir dari Rumah Dinas di Pondok Karya, 52 Keluarga Purnawirawan Polri Mengadu Ke Komnas HAM

3 hari lalu

Sejumlah keluarga pensiunan Polri yang terancam diusir Yanma Polri datangi kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Terancam Diusir dari Rumah Dinas di Pondok Karya, 52 Keluarga Purnawirawan Polri Mengadu Ke Komnas HAM

52 keluarga purnawirawan Polri yang tinggal di perumahan Pondok Karya, Tangerang, mendatangi kantor Komnas HAM untuk membuat laporan.


2 Tahun Lalu Gempar Pembunuhan Brigadir Yosua di Tangan Atasannya, Motif Ferdy Sambo dan Gerombolannya

4 hari lalu

Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tewas setelah ditembak pada 8 Juli 2022. Rekannya, Bharada Richard Eliezer merupakan eksekutor pembunuhan Brigadir J. Namun, setelah Richard memutuskan sebagai justice collabolator, terungkap bahwa bos mereka, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo merupakan otak di balik pembunuhan berencana tersebut. Ferdy Sambo pun akhirnya divonis hukuman mati, sedangkan Richard divonis 1,5 tahun penjara. Foto: Istimewa
2 Tahun Lalu Gempar Pembunuhan Brigadir Yosua di Tangan Atasannya, Motif Ferdy Sambo dan Gerombolannya

Hari ini, genap dua tahun Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat tewas di tangan atasannya, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.


Polda Metro Jaya Akan Serahkan Polantas yang Ketahuan Pungli di Jalan Tol ke Bid Propam

7 hari lalu

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Latif Usman meminta maaf usai seorang polantas viral di TikTok terima pungli saat di jalan tol, Jumat, 5 Juli 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Polda Metro Jaya Akan Serahkan Polantas yang Ketahuan Pungli di Jalan Tol ke Bid Propam

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman "Kami akan serahkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)"


3 Tantangan Polri: Ungkap Pembunuhan Vina dan Eky, Kematian Afif Maulana, dan Pabrik Narkoba di Malang

7 hari lalu

Kuasa hukum Keluarga korban penyiksaan berujung kematian anak berstatus pelajar SMP (AM, 13) Direktur LBH Padang, Indira Suryani bersama YLBHI, KontraS, dan organisasi masyarakat sipil (tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Kepolisian lainnya) saat menyampaikan update temuan dan proses advokasi kasus terkait di Gedung YLBHI Jakarta, Selasa 2 Juli 2024. LBH Padang memiliki banyak temuan, termasuk saksi-saksi yang sampai saat sekarang tidak/belum diperiksa oleh kepolisian. TEMPO/Subekti.
3 Tantangan Polri: Ungkap Pembunuhan Vina dan Eky, Kematian Afif Maulana, dan Pabrik Narkoba di Malang

Polri hadapi berbagai tantangan menyelesaikan sejumlah kasus. Setidaknya kasus pembunuhan Vina, kematian Afif Maulana, dan pabrik narkoba di Malang.


Kronologi Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap Anggota PPLN, Langgar Kode Etik Lalu Dipecat

7 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersiap meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk wilayah Eropa.    ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Kronologi Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap Anggota PPLN, Langgar Kode Etik Lalu Dipecat

DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari atas pelanggaran kode etik berupa tindakan asusila terhadap anggota PPLN. Begini kilas balik kasus tersebut.


Bukan Mencari Kebenaran, LBH Padang Klaim Kompolnas Melegitimasi Polda Sumbar

7 hari lalu

Kompolnas sudah memiliki modal untuk mendalami kasus tewasnya seorang remaja pelajar SMP di Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.
Bukan Mencari Kebenaran, LBH Padang Klaim Kompolnas Melegitimasi Polda Sumbar

Setelah Kompolnas turun dalam kasus Afif Maulana, pernyataan dari Polda Sumbar menyatakan korban terpeleset.