RUU Pertembakauan Dianggap Politisasi Petani

Reporter

Widyastuti Soerojo. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua I Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Widyastuti Soerojo menilai, alasan melindungi petani hanyalah dalih bagi DPR untuk meloloskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan. Saat ini, DPR hanya tinggal menunggu surat presiden untuk melanjutkan pembahasan RUU itu.

"Itu benar-benar politisasi petani. Saya mencoba melihat pasal-pasalnya, apakah benar membantu petani? Apakah itu layak dilakukan?" kata Tuti, sapaan akrab Widyastuti, dalam wawancara bersama Tempo di Gedung Tempo, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.

Baca: Emil Salim: Pemerintah Tak Kompak Soal RUU Pertembakauan

Tuti bercerita, pada awal RUU tersebut dicetuskan pada 2012 dan masuk ke dalam Prolegnas pada 2013, belum ada klausul mengenai perlindungan petani. "Awalnya, hanya untuk meningkatkan produksi tembakau dan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Tapi, 2,5 tahun kemudian, baru ditambahkan klausul petani," ujarnya.

Namun, menurut Tuti, klausul mengenai perlindungan petani tersebut jangal. Dalam RUU tersebut, tertuang pasal di mana pemerintah daerah akan meningkatkan lahan petani tembakau. "Mungkinkah ada peningkatan lahan pertanian setelah selama 40 tahun lahannya tetap, sekitar 200 ribu hektare? Itu kan tidak mungkin sekali."

Baca: PDIP Usulkan RUU Pertembakauan Dibahas dalam Pansus

Selain itu, Tuti menilai, terdapat pembohongan publik karena RUU Pertembakauan dipersepsikan sebagai RUU yang berimbang, yakni memperhatikan kesehatan, industri, dan juga petani. "Itu non sense. Kenapa? Kepentingan kesehatan adalah menurunkan konsumsi. Sementara, kepentingan industri adalah meningkatkan produksi," tuturnya.

Menurut kajian Komnas Pengendalian Tembakau, tujuan peningkatan produksi dan pengembangan industri pertembakauan bertentangan dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Menurut UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, tembakau dikenakan cukai karena berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan sehingga konsumsinya perlu dikendalikan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca juga:
Pengacara Ahok Tuduh FPI di Balik Laporan Saksi
Ini Kata Mahfud MD dan Ma'ruf Amin soal Fatwa MUI  

 






Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

1 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

2 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

2 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

2 hari lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022