Wiranto Anggap MUI Mitra Strategis Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto saat menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di gedung MUI, Menteng, Jakarta, 18 Januari 2017. Humas Kemenkopolhukam

    Menkopolhukam Wiranto saat menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di gedung MUI, Menteng, Jakarta, 18 Januari 2017. Humas Kemenkopolhukam

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra strategis pemerintah untuk menghadapi persoalan bangsa.

    "Partner pemerintah paling tepat adalah MUI, karena Islam merupakan mayoritas," ujar Wiranto saat menghadiri Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan MUI di gedung MUI, Menteng, Rabu 18 Januari 2017. "Ilmunya ulama kita serap, bersama-sama membuat negeri ini aman." 

    Baca juga: Ketua MUI dan Kapolri Minta Ormas Hentikan Sweeping

    Wiranto menekankan ancaman bangsa dewasa ini tak bisa dihadapi pemerintah sendiri, tapi juga memerlukan peran semua elemen masyarakat. Apalagi, kata dia, ancaman pada masa kini sudah bersifat non-konvensional.

    “Ada perubahan ancaman yang lebih dahsyat, bukan lagi yang tradisional, tapi seperti terorisme, radikalisme, narkoba, illegal logging, dan perdagangan manusia," dia menuturkan.

    Kerja sama antara pemerintah dan MUI, menurut Wiranto juga untuk menghadapi ancaman yang muncul dari aktivitas di dunia maya atau internet. MUI dianggap mampu memberikan himbauan yang bisa mengatasi efek negatif dari lalu lintas informasi di internet.

    Simak pula: Menkopolhukam Berharap MUI Keluarkan Fatwa yang Baik

    "Setiap orang bisa mengakses informasi dengan cepat. Sisi negatifnya, berita palsu, manipulasi, juga cepat disebar."

    Dalam rapat itu, Wiranto menampung lebih dari 20 pertanyaan dari anggota Dewan Pertimbangan MUI. Pertanyaan untuk Wiranto antara lain mengenai isu kebangkitan ideologi komunisme, isu serbuan tenaga kerja asing, konsep kerjasama pemerintah dengan MUI, dan sejumlah isu keamanan lainnya.

    YOHANES PASKALIS

    Baca juga:
    Konflik FPI dan GMBI di Bandung, Kapolri Terjunkan Irwasum
    Pengamat Politik: Jadi Tersangka, Rizieq Bakal Tamat

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.