Kinerja KPK pada 2016 Dapat Pujian Komisi Hukum DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers terkait OTT ketua DPD RI Irman Gusman di gedung KPK, Jakarta, 17 September 2016. Uang suap diduga  terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV SB pada tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat. TEMPO/Nurdiansah

    Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers terkait OTT ketua DPD RI Irman Gusman di gedung KPK, Jakarta, 17 September 2016. Uang suap diduga terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV SB pada tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Rapat yang dihadiri semua pimpinan KPK itu membahas penyelesaian kasus-kasus besar, evaluasi fungsi supervisi dan koordinasi, serta peran KPK dalam pencegahan dan sosialisasi..

    Mengawali rapat, Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja KPK sepanjang 2016. "Layak mendapatkan acungan jempol di penindakan dan pencegahan," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

    Dari catatan Komisi Hukum, tindak pidana korupsi yang terjadi sepanjang 2016 adalah 96 penyidikan, 99 penyidikan, 77 penuntutan, dan 81 eksekusi atau keputusan dari pengadilan. "OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK ada 17 kali dengan 56 tersangka. Ini record yang besar selama KPK berdiri," ucap Bambang.

    Baca:
    Desy Ratnasari Maju Pilgub Jabar, Didukung PAN
    Redam Berita Hoax, Pemerintah Akan Temui Mark Zuckerberg

    Bambang berharap memasuki 2017 KPK bisa menyelesaikan beberapa kasus besar. Salah satu yang disebutkannya ialah kasus Bank Century, Pelindo, Rumah Sakit Sumber Waras dan BLBI. "OTT boleh saja, tapi yang besar bukan yang kecil," ucap anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu.

    Menanggapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai keberhasilan menangani kasus korupsi tak lepas dari kerja sama antarlembaga. Ke depan, ucapnya, KPK akan berupa menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian publik dan selama ini tertunda. "Kami akan selesaikan dengan identifikasi dan inventarisir, mana kasus yang ditangani KPK dan penegak hukum lain," kata Agus.

    Lebih lanjut, Agus menyatakan tertunda penyelesaian kasus-kasus besar yang disebutkan Bambang Soesatyo tak lepas dari kurangnya sumber daya manusia di KPK. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kinerja di 2017, KPK merekrut 600 pegawai baru. "Penyidiknya ada tambahan 120 orang (dari 600 pegawai baru)," tuturnya.

    Agus menambahkan agar kinerja KPK semakin solid, ia berharap kepada parlemen agar bisa secepatnya menuntaskan rancangan undang-undang yang terkait tindak korupsi. Salah satunya ialah RUU tentang perampasan aset dan pembatasan transaksi tunai.

    ADITYA BUDIMAN

    Baca juga:
    Keok dalam Survei LSI, Ini Kata Anies Baswedan
    Mengaku Justin Bieber, Pria Ini Kumpulkan Foto Porno


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.