Ambang Batas Naik, Pemerintah Ingin Pemilu Berkualitas  

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah menginginkan peningkatan kualitas dalam pemilihan umum nanti. Dalam hal ambang batas, Tjahjo menyatakan pemerintah akan menampung berbagai masukan yang disampaikan publik. "Kami menampung usulan, dan mari kita bahas bersama di Panja (panitia kerja DPR RI)," katanya di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.

Secara garis besar, kata Tjahjo, pemerintah berupaya mempertahankan mekanisme pemilu yang sudah berjalan dengan baik. Di sisi lain, mekanisme yang belum bagus akan disempurnakan. Hal terpenting bagi pemerintah ialah menampung semua aspirasi yang muncul ke permukaan. "Pemilu itu domainnya partai politik," ujarnya.

Baca: RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional

Pemerintah bersama parlemen akan segera membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Salah satu tema yang bakal ramai dibahas ialah mengenai ambang batas parlemen dan pengajuan calon presiden.

Fraksi Gerindra di DPR RI mengusulkan ambang batas pengajuan calon presiden hanya nol persen di RUU Pemilu. Tujuannya agar partai kecil mempunyai kesempatan yang sama mengusung calon presidennya.

Sementara dalam hal ambang batas parlemen ada banyak usulan. Partai Nasional Demokrat dan Partai Golongan Karya ingin penyederhanaan parlemen dengan menaikkan ambang batas parlemen. NasDem mengusulkan ambang batas parlemen naik menjadi 7,5 persen. Sedangkan Golkar ingin naik antara 5-10 persen.

Saat ini, ambang batas parlemen di Indonesia berada di posisi 3,5 persen. Angka itu adalah batas minimal dukungan dari total suara sah dalam pemilu terhadap partai politik untuk duduk di kursi parlemen.

Tjahjo menambahkan, baik ambang batas parlemen maupun presiden, diharapkan bisa meningkat setiap memasuki pemilu. Ia menyebut partai kecil tidak perlu khawatir dengan besarnya ambang batas. Sebab, sejatinya yang menentukan besar atau kecilnya ambang batas ialah pemilih. "Yang bisa mempunyai kursi besar atau kecil, masyarakat pemilih," katanya.

ADITYA BUDIMAN

Baca juga:
Soal Palu Arit, Polisi Periksa Pejabat BI Terkait Rizieq FPI
Sumarsono Cabut Pergub Kewajiban RT/RW Lapor Lewat Qlue
 






Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

1 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

4 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

4 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

4 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

6 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

10 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

10 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.