Emil Salim: Pemerintah Tak Kompak Soal RUU Pertembakauan

Reporter

Dewan Penasihat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Prof Emil Salim. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Emil Salim menilai, pemerintah tidak kompak terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan. Hal itu terlihat menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau 2015-2020.

Menurut Emil, peta jalan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Baca: Soal RUU Pertembakauan, Komnas Minta Jokowi Menahan Diri

"Yang menetapkan prevalensi perokok usia muda khusus 18 tahun ke bawah harus turun per tahun, yakni dari 7,2 persen pada 2015 menjadi 5,4 persen pada 2020," kata Emil dalam wawancara bersama Tempo di Gedung Tempo, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.

Emil berujar, dalam peta jalan Menteri Perindustrian tersebut, rokok dengan kategori sigaret kretek mesin (SKM) membidik usia muda. Porsinya, kata dia, sebesar 60 persen dari jumlah produksi. "Saat kami bertemu Menteri Perindustrian, beliau tidak tahu tentang RPJMN Jokowi itu. Jadi, yang tampak, pemerintah tidak kompak," tuturnya.

Dalam hal perizinan investasi, menurut Emil, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah memberikan izin bagi pemilik Sampoerna, Philip Morris, untuk memasukkan modalnya sebesar US$ 1 miliar tahun ini. "Menjelang 2019, investasi gencar. Mengapa? Karena ada pemilu. Soal rokok adalah soal uang," katanya.

Selain itu, Emil mengungkapkan, terdapat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditampung oleh industri rokok setelah pensiun.

Ketua I Komnas PT Widyastuti Soerojo menambahkan, pejabat tersebut adalah mantan Direktur Jenderal. Usai pensiun, pejabat itu diangkat oleh Sampoerna untuk masuk dalam jajaran komisaris.

Seharusnya, menurut Tuti, tatif cukai hasil tembakau naik pada 2014. Namun, cukai tidak naik saat itu. Ketika itu, industri dikenakan pajak rokok daerah sehingga kenaikan cukai akan menyebabkan double taxation. Emil berujar, pemerintah bisa mengenakan cukai yang tinggi jika mau. "Kenapa pemerintah tidak mau? That's the power of money."

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca juga:
Kasus Palu Arit, Polda Metro Periksa Rizieq Pekan Depan
Bentrok FPI dan GMBI di Bandung, Begini Sikap Kompolnas

 






Kecam Anggaran Renovasi Ruang Dewan Pengarah BRIN, PKS: Duit Buat Riset, Bukan Bangun Ruang Tidur

18 Juli 2022

Kecam Anggaran Renovasi Ruang Dewan Pengarah BRIN, PKS: Duit Buat Riset, Bukan Bangun Ruang Tidur

PKS menilai renovasi ruang kerja dewan pengarah BRIN bukan hal yang mendesak


PBHI Anggap Kebijakan Pengendalian Tembakau Masih di Bawah Standar HAM

30 Juni 2022

PBHI Anggap Kebijakan Pengendalian Tembakau Masih di Bawah Standar HAM

Upaya pengendalian konsumsi tembakau masih di bawah standar, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur peredaran dan penggunaan rokok elektrik.


Terpopuler Bisnis: Petisi Online Menolak JHT, Harga Minyak Dunia Meroket

4 Maret 2022

Terpopuler Bisnis: Petisi Online Menolak JHT, Harga Minyak Dunia Meroket

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 3 Maret 2022 antara lain tentang petisi online menolak JHT cair di usia 56 tahun.


Terkini Bisnis: Bebas Biaya Transfer Bank Mandiri, Klausul Revisi JHT

3 Maret 2022

Terkini Bisnis: Bebas Biaya Transfer Bank Mandiri, Klausul Revisi JHT

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 3 Maret 2022 diantaranya tentang bebas biaya transfer BI Fast Bank Mandiri hingga 9 Maret 2022.


Emil Salim Kritik Wisata Hutan Bowosie NTT, Badan Otorita Klaim Jalankan Perpres

3 Maret 2022

Emil Salim Kritik Wisata Hutan Bowosie NTT, Badan Otorita Klaim Jalankan Perpres

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Shana Fatina menanggapi kritik Emil Salim tentang pengembangan pariwisata di Bowosie, NTT.


Emil Salim Kritik Keras Rencana Wisata Hutan Bowosie NTT: Bisakah Dibatalkan?

3 Maret 2022

Emil Salim Kritik Keras Rencana Wisata Hutan Bowosie NTT: Bisakah Dibatalkan?

Ekonom senior UI Emil Salim, mengkritik keras rencana pemerintah mengembangkan pariwisata di kawasan Hutan Bowosie, Nusa Tenggara Timur. Kenapa?


Emil Salim Berduka Atas Meninggalnya Arifin Panigoro: Begitu Tiba-tiba

28 Februari 2022

Emil Salim Berduka Atas Meninggalnya Arifin Panigoro: Begitu Tiba-tiba

Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Emil Salim menyampaikan ungkapan duka atas meninggalnya Arifin Panigoro.


Cara Unik Pengelola Watu Lumbung dan Taman Pintar Yogyakarta Sambut Hari Ibu

21 Desember 2021

Cara Unik Pengelola Watu Lumbung dan Taman Pintar Yogyakarta Sambut Hari Ibu

Pengelola destinasi wisata Kampung Watu Lumbung Yogyakarta menyiapkan rangkaian acara untuk memperingati Hari Ibu.


Bima Arya Gunakan Pandemi Covid-19 untuk Kampanye Antirokok

9 Desember 2021

Bima Arya Gunakan Pandemi Covid-19 untuk Kampanye Antirokok

Bima Arya menginstruksikan Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bogor memastikan tidak ada iklan rokok di pasar swalayan atau toko modern.


Anak Muda Minta Revisi PP 109/2012 Disahkan untuk Lindungi Anak

17 November 2021

Anak Muda Minta Revisi PP 109/2012 Disahkan untuk Lindungi Anak

Enam anak muda itu meminta Presiden Jokowi tetap komitmen melindungi anak-anak dengan segera mengesahkan revisi PP 109/2012.